medcom.id, Jakarta: Sekitar seribu massa anti-komunis mengepung dan melemparkan batu ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, menteng, Jakarta Pusat, senin dini hari. Mereka menuduh YLBHI menyelenggarakan kegiatan yang berbau komunis pada hari minggu malam tersebut.
Aksi kekerasan itu dinilai dapat menciptakan ketakutan bagi penyintas tragedi 1965 untuk berbicara di ruang publik dan mengungkap apa sebenarnya yang mereka alami saat pembunuhan massal tersebut terjadi. Dalam peristiwa itu, satu juta orang yang dituduh anggota, simpatisan, atau pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh.
"Kami minta polisi menghukum pelaku. Jika tidak, hal ini akan menciptakan climate of fears bagi penyintas 65 untuk berbicara mengenai tragedi berdarah tersebut,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dalam siaran pers di Jakarta, Senin 18 September 2017.
Amnesty International Indonesia juga mendesak polisi untuk memberikan perlindungan penuh bagi pembela HAM dan penyintas tragedi 65 serta pegawai YLBHI yang terjebak di dalam gedung. Serta para pihak yang mendapatkan intimidasi saat serangan tersebut terjadi.
Usman juga mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk mengusut dan menghukum pelaku penyerangan. Menurutnya, kegagalan untuk menindak pelaku hanya akan memperparah kultur impunitas dan mengakibatkan lahirnya ancaman-ancaman baru terhadap pembela HAM di masa mendatang.
"Kami mengapresiasi polisi karena telah berhasil membubarkan massa. Namun, kami juga meminta agar polisi menangkap dan menghukum aktor di balik penyerangan tersebut lewat sebuah investigasi yang transparan," kata Usman.
Sehari sebelumnya, kepolisian melarang dilaksanakannya seminar terkait peristiwa 1965 di YLBHI pada hari sabtu setelah polisi mendapatkan tekanan dari massa kelompok anti-komunis. Serangan pada senin dini hari tersebut melukai aparat kepolisian dan merusak beberapa bagian gedung YLBHI.
medcom.id, Jakarta: Sekitar seribu massa anti-komunis mengepung dan melemparkan batu ke kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, menteng, Jakarta Pusat, senin dini hari. Mereka menuduh YLBHI menyelenggarakan kegiatan yang berbau komunis pada hari minggu malam tersebut.
Aksi kekerasan itu dinilai dapat menciptakan ketakutan bagi penyintas tragedi 1965 untuk berbicara di ruang publik dan mengungkap apa sebenarnya yang mereka alami saat pembunuhan massal tersebut terjadi. Dalam peristiwa itu, satu juta orang yang dituduh anggota, simpatisan, atau pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) dibunuh.
"Kami minta polisi menghukum pelaku. Jika tidak, hal ini akan menciptakan
climate of fears bagi penyintas 65 untuk berbicara mengenai tragedi berdarah tersebut,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dalam siaran pers di Jakarta, Senin 18 September 2017.
Amnesty International Indonesia juga mendesak polisi untuk memberikan perlindungan penuh bagi pembela HAM dan penyintas tragedi 65 serta pegawai YLBHI yang terjebak di dalam gedung. Serta para pihak yang mendapatkan intimidasi saat serangan tersebut terjadi.
Usman juga mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk mengusut dan menghukum pelaku penyerangan. Menurutnya, kegagalan untuk menindak pelaku hanya akan memperparah kultur impunitas dan mengakibatkan lahirnya ancaman-ancaman baru terhadap pembela HAM di masa mendatang.
"Kami mengapresiasi polisi karena telah berhasil membubarkan massa. Namun, kami juga meminta agar polisi menangkap dan menghukum aktor di balik penyerangan tersebut lewat sebuah investigasi yang transparan," kata Usman.
Sehari sebelumnya, kepolisian melarang dilaksanakannya seminar terkait peristiwa 1965 di YLBHI pada hari sabtu setelah polisi mendapatkan tekanan dari massa kelompok anti-komunis. Serangan pada senin dini hari tersebut melukai aparat kepolisian dan merusak beberapa bagian gedung YLBHI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
