Jakarta: Upaya pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan progres hampir tuntas.
Hingga 12 Mei 2026, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat sebanyak 690 dari total 691 sasaran pembersihan lumpur telah selesai ditangani, artinya pembersihan sudah mencapai 99,86 persen.
Pembersihan lumpur di Aceh dan Sumatera Barat telah rampung 100 persen. Sementara di Sumatera Utara, proses pembersihan tinggal menyisakan satu lokasi yang masih dalam tahap penanganan.
Pembersihan lumpur menjadi salah satu langkah krusial dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak, terutama untuk mengembalikan aktivitas masyarakat, membuka kembali akses permukiman, hingga mempercepat pemulihan ekonomi warga pascabencana.
“Di Sumatera Barat seluruh titik sudah bersih seluruhnya. Di Sumatera Utara juga tinggal satu lokasi yang masih dalam proses penanganan,” kata Juru Bicara Satgas PRR Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Baca Juga :
Satgas PRR Percepat Pemulihan Ekonomi Penyintas dan Mitigasi Bencana Susulan
Di Aceh, proses pembersihan lumpur dilakukan secara masif di berbagai daerah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, hingga Bireuen. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan sasaran pembersihan terbanyak, yakni mencapai 259 lokasi dan seluruhnya telah selesai dibersihkan.
Satgas PRR juga melibatkan berbagai unsur untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Salah satunya melalui pengerahan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diterjunkan dalam tiga gelombang untuk membantu pembersihan lumpur di Aceh Tamiang.
Selain itu, Satgas PRR turut menjalankan skema cash for work dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembersihan. Skema tersebut tidak hanya mempercepat penanganan material lumpur, tetapi juga membantu masyarakat terdampak memperoleh penghasilan selama masa pemulihan berlangsung.
Keterlibatan masyarakat dan lintas unsur dinilai menjadi faktor penting yang mempercepat proses rehabilitasi wilayah terdampak. Dengan semakin sedikitnya lokasi yang masih tertimbun lumpur, aktivitas sosial dan ekonomi warga di berbagai daerah terdampak kini mulai kembali bergerak normal.
Jakarta: Upaya pembersihan lumpur di wilayah terdampak
bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan progres hampir tuntas.
Hingga 12 Mei 2026, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat sebanyak 690 dari total 691 sasaran pembersihan lumpur telah selesai ditangani, artinya pembersihan sudah mencapai 99,86 persen.
Pembersihan lumpur di Aceh dan Sumatera Barat telah rampung 100 persen. Sementara di Sumatera Utara, proses pembersihan tinggal menyisakan satu lokasi yang masih dalam tahap penanganan.
Pembersihan lumpur menjadi salah satu langkah krusial dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak, terutama untuk mengembalikan aktivitas masyarakat, membuka kembali akses permukiman, hingga mempercepat pemulihan ekonomi warga pascabencana.
“Di Sumatera Barat seluruh titik sudah bersih seluruhnya. Di Sumatera Utara juga tinggal satu lokasi yang masih dalam proses penanganan,” kata Juru Bicara Satgas PRR Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Di Aceh, proses pembersihan lumpur dilakukan secara masif di berbagai daerah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, hingga Bireuen. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan sasaran pembersihan terbanyak, yakni mencapai 259 lokasi dan seluruhnya telah selesai dibersihkan.
Satgas PRR juga melibatkan berbagai unsur untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Salah satunya melalui pengerahan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diterjunkan dalam tiga gelombang untuk membantu pembersihan lumpur di Aceh Tamiang.
Selain itu, Satgas PRR turut menjalankan skema cash for work dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembersihan. Skema tersebut tidak hanya mempercepat penanganan material lumpur, tetapi juga membantu masyarakat terdampak memperoleh penghasilan selama masa pemulihan berlangsung.
Keterlibatan masyarakat dan lintas unsur dinilai menjadi faktor penting yang mempercepat proses rehabilitasi wilayah terdampak. Dengan semakin sedikitnya lokasi yang masih tertimbun lumpur, aktivitas sosial dan ekonomi warga di berbagai daerah terdampak kini mulai kembali bergerak normal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
