medcom.id, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker) Hanif Dhakiri optimis, bahwa tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri akan mengalami perbaikan secara bertahap. Perbaikan ini menurutnya bisa tercipta jika koordinasi antara kelembagaan dan instansi yang terkait dengan masalah TKI bisa berjalan dengan baik.
"Saya optimis bahwa tata kelola TKI di luar negeri ke depannya akan secara bertahap kita perbaiki," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri setelah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2014).
Manurut Hanif, untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri ini, Kemenakertrans juga berpatokan kepada Undang-Undang pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "BNP2TKI itu kan undang-undang, jadi kita hanya menjalankan perintah UU, kalau di UU-nya ada ya harus ada," imbuh Hanif.
Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur terkait TKI, Hanif menilai perlunyaa koordinasi antar seluruh kelembagaan dan instansi yang terkait dengan masalah TKI. Jika koordinasi itu bagus, dapat dipastikan hasilnya juga akan optimal.
"Yang lebih penting lagi kalau misalnya seluruh pengelolaan data dari penempatan TKI itu bisa dikonsolidasikan, baik yang daerah dan di pusat dan seluruh instansi yang terkait," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker) Hanif Dhakiri optimis, bahwa tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri akan mengalami perbaikan secara bertahap. Perbaikan ini menurutnya bisa tercipta jika koordinasi antara kelembagaan dan instansi yang terkait dengan masalah TKI bisa berjalan dengan baik.
"Saya optimis bahwa tata kelola TKI di luar negeri ke depannya akan secara bertahap kita perbaiki," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri setelah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2014).
Manurut Hanif, untuk menangani permasalahan ketenagakerjaan di luar negeri ini, Kemenakertrans juga berpatokan kepada Undang-Undang pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "BNP2TKI itu kan undang-undang, jadi kita hanya menjalankan perintah UU, kalau di UU-nya ada ya harus ada," imbuh Hanif.
Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur terkait TKI, Hanif menilai perlunyaa koordinasi antar seluruh kelembagaan dan instansi yang terkait dengan masalah TKI. Jika koordinasi itu bagus, dapat dipastikan hasilnya juga akan optimal.
"Yang lebih penting lagi kalau misalnya seluruh pengelolaan data dari penempatan TKI itu bisa dikonsolidasikan, baik yang daerah dan di pusat dan seluruh instansi yang terkait," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
