LPSK Rangkul IDI Menangani Saksi dan Korban Pidana

Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meneken nota kesepahaman. Kerja sama ini untuk menunjang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) LPSK. "Tupoksi LPSK adalah melindungi saksi dan korban melalui layanan medis, psikologis, dan psikososial. Kita tentu akan berhubungan dengan dokter dan rumah sakit sebagai pihak berkompeten untuk memberi support untuk memenuhi korban dan saksi pelapor," kata Ketua LPSK Abdul Haris Samendawai di Kantor LPSK, Jakarta Timur, Rabu, 18 April 2018. Menurut dia, rekomendasi pemenuhan layanan perlindungan saksi dan korban dari IDI dinilai penting. Pasalnya, IDI yang mengetahui langkah serta metode terbaik penanganan medis, psikologis, dan psikososial saksi dan korban LPSK. "Rekomendasinya serta assessment tentu dari dokter dan rumah sakit yang notabene merupakan ahli di bidang tersebut untuk memberikan metode kepada kita," ujar dia. Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan kerja sama ini juga menyangkut saksi pelapor yang sering menolak dimintai keterangan di persidangan dengan alasan kesehatan. Dalam hal ini, IDI akan bertugas memberikan second opinion.  IDI akan memeriksa kondisi kesehatan saksi pelapor apakah benar-benar tidak bisa memberi keterangan karena alasan kesehatan. Pihaknya tidak ingin saksi menghindari proses hukum. "Kalau betul (sakit) kita akan katakan misalnya izin pengobatan. Tapi kalau tidak, tentunya juga kan kita berikan keterangan kepada pemangku kebijakan bahwa dia tidak sedang sakit," pungkas dia. Penandatanganan nota kesepahaman ini disambut baik oleh LPSK maupun IDI. Hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan bagi saksi dan korban sekaligus mendukung efektivitas dan keadilan penegakan hukum di Indonesia.