Jakarta: Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat melalui kolaborasi banyak pihak.
Memasuki fase pemulihan permanen, percepatan huntap tidak hanya menjadi kerja pemerintah semata, tetapi diwujudkan melalui sinergi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat.
Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana per 30 Mei 2026 mencatat, dari total rencana 39.217 unit huntap di tiga provinsi, saat ini 1.138 unit berada dalam tahap pembangunan dan 364 unit telah selesai dibangun.
Di Aceh, percepatan huntap ditopang oleh keterlibatan banyak aktor. BNPB menangani 6.804 unit dengan 175 unit telah selesai dibangun dan 10 unit masih berproses. Dukungan besar juga datang dari Kementerian PKP yang menyiapkan 20.647 unit, Polri dengan pembangunan 300 unit yang sedang berjalan, serta Yayasan Buddha Tzu Chi yang menangani 1.000 unit dengan 283 unit telah memasuki tahap progres pembangunan. Kemenko Polkam telah menyelesaikan 104 unit, sementara dukungan tambahan berasal dari Kadin dan berbagai mitra lainnya.
Di Sumatera Utara, Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi salah satu kontributor terbesar melalui pembanguan 1.103 unit dengan 297 unit telah berproses dan 227 unit telah selesai dibangun. Kementerian PKP menyiapkan 3.707 unit, BNPB menangani 2.235 unit, sementara lembaga lagi seperti Baznas dan dukungan perorangan turut memperkuat pembangunan hunian bagi penyintas.
Baca Juga :
Satgas PRR dan DPR RI Kebut Kesiapan Lahan Huntap di Aceh Tamiang
Kemudian di Sumatera Barat, BNPB mencatat 21 unit dalam progres pembangunan, Yayasan Buddha Tzu Chi menangani 500 unit dengan 54 unit dalam progres, Kadin Indonesia telah menyelesaikan 5 unit dan masih melanjutkan 5 unit lainnya, sementara dukungan pemerintah daerah dan LSM turut menghasilkan unit huntap yang telah rampung dibangun di lapangan. Kementerian PKP sendiri menyiapkan 1.252 unit untuk mendukung percepatan pemulihan hunian permanen.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan percepatan pembangunan huntap juga terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan LKPP, kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan berjalan cepat dengan tata kelola yang baik.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik.” kata Maruarar di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 2.603 unit huntap yang sedang diproses. Beberapa ratus unit juga telah diserahkan sebelumnya, sementara penyerahan tambahan akan dilakukan dalam waktu dekat kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi dan pemerintah daerah setempat. Untuk pembangunan huntap komunal, Kementerian PKP juga terus berkoordinasi dengan ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait kesiapan lahan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan huntap menjadi bagian penting dari tahapan menuju pemulihan permanen melalui skema rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis Rencana Induk (Renduk) 2026–2028 yang memuat lebih dari 11 ribu kegiatan lintas sektor.
“Yang Prioritas utama tentu di tahun 2026 (yaitu) infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain. Huntap, karena (penyintas) jangan terlalu lama di Huntara saya harapkan,” pungkas Tito.
Jakarta: Pembangunan hunian tetap (
huntap) bagi masyarakat terdampak
bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat melalui kolaborasi banyak pihak.
Memasuki fase pemulihan permanen, percepatan huntap tidak hanya menjadi kerja pemerintah semata, tetapi diwujudkan melalui sinergi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat.
Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana per 30 Mei 2026 mencatat, dari total rencana 39.217 unit huntap di tiga provinsi, saat ini 1.138 unit berada dalam tahap pembangunan dan 364 unit telah selesai dibangun.
Di Aceh, percepatan huntap ditopang oleh keterlibatan banyak aktor. BNPB menangani 6.804 unit dengan 175 unit telah selesai dibangun dan 10 unit masih berproses. Dukungan besar juga datang dari Kementerian PKP yang menyiapkan 20.647 unit, Polri dengan pembangunan 300 unit yang sedang berjalan, serta Yayasan Buddha Tzu Chi yang menangani 1.000 unit dengan 283 unit telah memasuki tahap progres pembangunan. Kemenko Polkam telah menyelesaikan 104 unit, sementara dukungan tambahan berasal dari Kadin dan berbagai mitra lainnya.
Di Sumatera Utara, Yayasan Buddha Tzu Chi menjadi salah satu kontributor terbesar melalui pembanguan 1.103 unit dengan 297 unit telah berproses dan 227 unit telah selesai dibangun. Kementerian PKP menyiapkan 3.707 unit, BNPB menangani 2.235 unit, sementara lembaga lagi seperti Baznas dan dukungan perorangan turut memperkuat pembangunan hunian bagi penyintas.
Kemudian di Sumatera Barat, BNPB mencatat 21 unit dalam progres pembangunan, Yayasan Buddha Tzu Chi menangani 500 unit dengan 54 unit dalam progres, Kadin Indonesia telah menyelesaikan 5 unit dan masih melanjutkan 5 unit lainnya, sementara dukungan pemerintah daerah dan LSM turut menghasilkan unit huntap yang telah rampung dibangun di lapangan. Kementerian PKP sendiri menyiapkan 1.252 unit untuk mendukung percepatan pemulihan hunian permanen.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan percepatan pembangunan huntap juga terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan LKPP, kejaksaan, kepolisian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan berjalan cepat dengan tata kelola yang baik.
“Koordinasi telah dilakukan dan beberapa opsi kerja sama telah dibahas, juga mencakup LKPP, kejaksaan, dan kepolisian untuk memastikan tata kelola yang baik.” kata Maruarar di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, saat ini terdapat 2.603 unit huntap yang sedang diproses. Beberapa ratus unit juga telah diserahkan sebelumnya, sementara penyerahan tambahan akan dilakukan dalam waktu dekat kepada masyarakat di Aceh dan Sumatera Utara dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi dan pemerintah daerah setempat. Untuk pembangunan huntap komunal, Kementerian PKP juga terus berkoordinasi dengan ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait kesiapan lahan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan pembangunan huntap menjadi bagian penting dari tahapan menuju pemulihan permanen melalui skema rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis Rencana Induk (Renduk) 2026–2028 yang memuat lebih dari 11 ribu kegiatan lintas sektor.
“Yang Prioritas utama tentu di tahun 2026 (yaitu) infrastruktur, sungai, jalan, kemudian sekolah, dan lain-lain. Huntap, karena (penyintas) jangan terlalu lama di Huntara saya harapkan,” pungkas Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
