Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengusulkan Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) contingency plan atau kewajiban pemerintah daerah memiliki rencana darurat. Inpres akan menjadi rujukan pemerintah daerah memetakan potensi bencana.
"Kami usulkan kepada Presiden, terkait Inpres kewajiban daerah untuk menyusun contingency plan karena hampir setiap tahun kita alami peristiwa rutin," kata Doni di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.
Doni mengatakan hampir setiap tahun Indonesia dilanda banjir dan kebakaran hutan akibat kemarau. Inpres, lanjut dia, akan membuat pemerintah pusat dan daerah terintegrasi dalam melakukan langkah antisipasi dini.
"Jadi kalau ada informasi kekeringan, bisa menjadi satu tim terintegrasi, ada info terkait cuaca ekstrem langkah-langkah lebih awal, kesiapsiagaan lebih tinggi," kata dia.
Menurut dia, Inpres saat ini diperlukan agar pemda segera menyusun rencana darurat bencana. Pasalnya, musim hujan akan memasuki puncaknya hingga Maret 2019.
"Kenapa ada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tidak buat, karena BPBD unsur daerah bukan instansi vertikal BNPB tapi instansi pemda. Jadi tidak punya kekuatan perintahkan, kalau ada Inpres kita gunakan," pungkas dia.
Banjir melanda sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Lebak sejak Rabu, 1 Januari 2019. Bencana tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi pada Selasa, 31 Desember 2019.
Banjir 'memakan' korban jiwa. Teranyar, sebanyak 43 orang meninggal.
Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan masih terjadi hingga Februari 2020. BMKG memperkirakan beberapa hari ke depan Jakarta akan diguyur hujan ekstrem.
Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengusulkan Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres)
contingency plan atau kewajiban pemerintah daerah memiliki rencana darurat. Inpres akan menjadi rujukan pemerintah daerah memetakan potensi bencana.
"Kami usulkan kepada Presiden, terkait Inpres kewajiban daerah untuk menyusun
contingency plan karena hampir setiap tahun kita alami peristiwa rutin," kata Doni di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.
Doni mengatakan hampir setiap tahun Indonesia dilanda banjir dan kebakaran hutan akibat kemarau. Inpres, lanjut dia, akan membuat pemerintah pusat dan daerah terintegrasi dalam melakukan langkah antisipasi dini.
"Jadi kalau ada informasi kekeringan, bisa menjadi satu tim terintegrasi, ada info terkait cuaca ekstrem langkah-langkah lebih awal, kesiapsiagaan lebih tinggi," kata dia.
Menurut dia, Inpres saat ini diperlukan agar pemda segera menyusun rencana darurat bencana. Pasalnya, musim hujan akan memasuki puncaknya hingga Maret 2019.
"Kenapa ada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) tidak buat, karena BPBD unsur daerah bukan instansi vertikal BNPB tapi instansi pemda. Jadi tidak punya kekuatan perintahkan, kalau ada Inpres kita gunakan," pungkas dia.
Banjir melanda sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Lebak sejak Rabu, 1 Januari 2019. Bencana tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi pada Selasa, 31 Desember 2019.
Banjir 'memakan' korban jiwa. Teranyar, sebanyak 43 orang meninggal.
Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan masih terjadi hingga Februari 2020. BMKG memperkirakan beberapa hari ke depan Jakarta akan diguyur hujan ekstrem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
