Warga Nekat Mudik Harus Diisolasi di Kampung Halaman

Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah daerah (pemda) mendata pemudik yang berasal dari wilayah zona merah virus korona (covid-19), terutama Jabodetabek. Pemudik tersebut wajib mengisolasi diri di kampung halamannya selama 14 hari.  "Melakukan karantina diri di kampung. Kemudian melaporkan kepada tenaga kesehatan setempat, seperti bidan desa. Mereka akan didata," ujar Melki saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat, 27 Maret 2020.  Melki menegaskan pemudik tersebut dilarang untuk menghadiri keramaian seperti pesta pernikahan atau hadir ditempat umum. Ini mengantisipasi potensi penyebaran virus korona di daerah.  "Intinya di mana orang berkumpul di kampung itu, mereka harus dibatasi untuk tidak boleh ketemu dulu. Harus di dalam rumah," tuturnya.  Politisi Golkar itu meminta pemda setempat memberikan sanksi tegas bagi pemudik yang tidak ingin diisolasi mandiri. "Harus lewat tindakan hukum, aparat pasti paham. Intinya mereka yang dari daerah (zona) merah harus terdata dengan baik," jelasnya. Baca: Pemerintah Harus Antisipasi Warga yang Nekat Mudik Sebelumnya, legislator juga mendesak pemerintah mengantisipasi masyarakat yang tetap nekat mudik Lebaran 2020 di tengah wabah virus korona (covid-19). Pemerintah diminta menyiapkan langkah strategis termasuk kemungkinan melarang mudik warga dari daerah zona merah korona.  "Kita minta (antisipasi) yang konkret kepada Kemenenterian Perhubungan kalau (mudik) tetap terjadi," ujar Wakil Ketua Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie kepada Medcom.id, Jumat, 27 Maret 2020. Salah satunya, berkoordinasi dengan perusahaan otobus agar tidak melayani pemudik. Di samping itu, pemerintah bisa memberikan insentif ke perusahaan tersebut. Pemerintah juga perlu berkoodinasi dengan pemerintah daerah agar tidak mengizinkan kendaraan pemudik melawati daerahnya. Terlebih saat beberapa daerah telah menutup diri (lockdown) untuk menekan penyebaran covid-19.