Kapolri: Konflik Berlatarbelakang Agama Lebih Berbahaya

medcom.id, Jakarta: Polri menyatakan konflik sosial yang timbul di masyarakat dengan motif dan mengatasnamakan agama jauh lebih sulit penanganannya dibandingkan konflik horisontal lainnya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, sejatinya agama bisa menjadi pondasi untuk membentuk nilai-nilai perdamaian. Namun, ada sejumlah kalangan di masyarakat yang tidak sepaham dengan hal tersebut. "Bila ada konflik yang terjadi mengandung unsur keagamaan, jauh lebih sulit dibanding unsur konflik nasionalisme," kata Tito dalam sebuah dialog di Center for Dialogue Cooperation among Civilisation (CDCC), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Menurut Tito, unsur bahaya konflik yang didasari dengan agama, bisa membuat pelaku teror tidak takut dengan apapun, termasuk menghiraukan akibat dari tindakan yang dilakukannya. "Kita lihat beberapa kasus separatisme, teman-teman Papua melakukan aksi tapi mereka takut mati. Tapi teman-teman aksi (teror) bom Bali justru cari mati," ungkap mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Tito Akui Polri Masih Lemah Cegah Konflik Saat ini, Tito mengakui jika konflik sosial berlatar belakang suku, etnis, ras dan agama di Indonesia berpotensi terjadi. Tito mengakui bahwa peran polisi sebagai pencegah konflik masih lemah. Menurut Tito peran kepolisian dalam upaya penanganan konflik sosial masih sebatas mekanisme penegakan hukum. Sementara, kepolisian sendiri sulit mendeteksi potensi-potensi konflik, terutama antar-umat beragama. "Yang lemah di kita adalah pencegahan. Sangat lemah sekali. Kita sulit mengidentifikasi potensi-potensi konflik. Pada zaman orde baru leading sectornya militer, tapi kemudian era reformasi leading sectornya adalah kepolisian," ungkap Tito. Menurut Tito lemahnya kemampuan polisi untuk mencegah konflik lantaran terbentur masalah anggaran. Saat ini peran polisi di masyarakat diserahkan kepada Babinkamtibmas (Badan Pembinaan, Keamanan, dan Ketertiban Masyarakat, Red). Tito juga meminta peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan konflik serta upaya dari Pemerintah Daerah untuk lebih mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun, lagi-lagi menurut Tito Pemda pun terhalang masalah anggaran. "Harapan kita kalau seandainya FKUB itu dianggarkan yang cukup dari Pemda, mereka kita harapkan bisa lebih aktif untuk melakukan pencegahan memperkuat kerukunan umat beragama," jelas Tito Menurut Tito, saat ini banyak FKUB di daerah tidak berjalan optimal. Sehingga ketika terjadi konflik, upaya penanganannya lambat. "Penanganan FKUB jauh lebih baik karena melibatkan tokoh-tokoh agama," pungkas Tito.