Jakarta: Pemerintah menegaskan mundurnya Semuel Abrijani Pangerapan dari jabatan Dirjen Aptika Kominfo tak akan menghalangi proses audit tata kelola data dan keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Proses audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kominfo dipastikan tetap berlanjut.
"Hal ini (audit) penting, agar kejadian serangan siber di PDN tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Rumadi Ahmad, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNS dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Pemerintah akan memperkuat kembali back up data agar ketika terjadi serangan siber, layanan dapat pulih lebih cepat, serta data publik dapat dienkripsi secara aman dengan standar keamanan dan tata kelola data tier-4.
"Sehingga perlahan, kepercayaan publik dan instansi pemerintah kepada PDN ini dapat berangsur pulih kembali," kata Rumadi.
Pemerintah juga akan melakukan review dan audit kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
"Di dalam proses penyusunan Rancangan Perpres Lembaga Pengelola Data Pribadi sesuai amanat UU 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi," kata Rumadi.
Jakarta: Pemerintah menegaskan mundurnya Semuel Abrijani Pangerapan dari jabatan Dirjen Aptika Kominfo tak akan menghalangi proses audit tata kelola data dan keamanan Pusat Data Nasional Sementara (
PDNS). Proses audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan
Kominfo dipastikan tetap berlanjut.
"Hal ini (audit) penting, agar kejadian serangan siber di PDN tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM, Rumadi Ahmad, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNS dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Pemerintah akan memperkuat kembali
back up data agar ketika terjadi
serangan siber, layanan dapat pulih lebih cepat, serta data publik dapat dienkripsi secara aman dengan standar keamanan dan tata kelola data tier-4.
"Sehingga perlahan, kepercayaan publik dan instansi pemerintah kepada PDN ini dapat berangsur pulih kembali," kata Rumadi.
Pemerintah juga akan melakukan
review dan audit kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
"Di dalam proses penyusunan Rancangan Perpres Lembaga Pengelola Data Pribadi sesuai amanat UU 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi," kata Rumadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
