medcom.id, Malang: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengusulkan penambahan direktorat jenderal baru di kementeriannya. Dirjen itu nantinya fokus dalam penanganan kemiskinan.
"Belum ada nomenklaturnya, tapi di Perpres kita mengajukan untuk menambahkan satu eselon untuk satu direktorat jenderal (dirjen) penanganan fakir miskin," kata Khofifah di area Bumi Perkemahan Coban Rondo, Malang, Selasa (19/5/2015)
Khofifah menjelaskan pengajuan dirjen ini dilakukan berdasarkan fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan penurunan angka kemiskinan.
"Kita lakukan karena RPJMN sudah menargetkan penurunan angka kemiskinan yang dari 10,96 persen-7 persen. Berarti ada 4 persen penurunan angka yang harus dicapai pada era pemerintahan pak Jokowi-JK," jelas Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah juga menuturkan, dalam Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan penentuan kriteria fakir miskin, validasi data dan verifikasi dilaksanakan kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial.
Sehingga Khofifah pun berharap nantinya dirjen yang baru ini dapat melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di Indonesia untuk fokus menurunkan angka kemiskinan.
"Oleh karena itu kriteria fakir miskin, verifikasi dan validasi data untuk mensinergikan seluruh kementerian lembaga dalam menuruanan angka kemiskinan kita membutuhkan sebuah lembaga relatif lebih powerful untuk melakukan koordinasi antar antar K/L, pemerintah pusat serta pemerintah daerah, " ujarnya.
medcom.id, Malang: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengusulkan penambahan direktorat jenderal baru di kementeriannya. Dirjen itu nantinya fokus dalam penanganan kemiskinan.
"Belum ada nomenklaturnya, tapi di Perpres kita mengajukan untuk menambahkan satu eselon untuk satu direktorat jenderal (dirjen) penanganan fakir miskin," kata Khofifah di area Bumi Perkemahan Coban Rondo, Malang, Selasa (19/5/2015)
Khofifah menjelaskan pengajuan dirjen ini dilakukan berdasarkan fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan penurunan angka kemiskinan.
"Kita lakukan karena RPJMN sudah menargetkan penurunan angka kemiskinan yang dari 10,96 persen-7 persen. Berarti ada 4 persen penurunan angka yang harus dicapai pada era pemerintahan pak Jokowi-JK," jelas Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah juga menuturkan, dalam Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan penentuan kriteria fakir miskin, validasi data dan verifikasi dilaksanakan kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial.
Sehingga Khofifah pun berharap nantinya dirjen yang baru ini dapat melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di Indonesia untuk fokus menurunkan angka kemiskinan.
"Oleh karena itu kriteria fakir miskin, verifikasi dan validasi data untuk mensinergikan seluruh kementerian lembaga dalam menuruanan angka kemiskinan kita membutuhkan sebuah lembaga relatif lebih powerful untuk melakukan koordinasi antar antar K/L, pemerintah pusat serta pemerintah daerah, " ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
