Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani langsung tancap gas usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Kepresidenan di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Benny mengatakan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan maraknya Tindakan Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) ke luar negeri dengan modus bekerja.
"Dua hari lalu di undang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, di sana ada Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, TNI, Mendagri, Menteri PPPA, Wamenkumham, Dirjen Imigrasi, Bakamla, Menseskab, Mesesneg, dan Wapres RI. Saya tak bisa basa-basi, saya katakan sindikat mafia dibekingi oknum atributif kekuasaan, karena tidak ada kejahatan yang bisa berdiri sendiri," kata Benny dalam konferensi pers di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis, 1 Mei 2023.
Benny mengaku telah menyerahkan lima nama bandar ke Menko Polhukam, Mahfud MD selaku ketua satgas TPPO. Dia mengatakan, lima bandar diduga menjadi master mind TPPO ke luar negeri dengan modus dipekerjakan.
"Orang Indonesia (bandar), sering pekerjaan ke Malaysia, lewat batam, jalur laut. Kita (sudah) serahkan lima nama bandar besar," kata Benny.
Benny berharap aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan yang dia serahkan tersebut untuk dilakukan penegakan hukum.
"Tinggal penegakan hukumnya berani nggak menyentuh penjahat di negara ini," ujarnya.
Benny mengatakan, sejauh ini para aparat hanya berani menghukum bandar-bandar kecil. Dia menegaskan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.
"Hukum baru menyeruh 'ikan teri', belum menyentuk para pekong, bandar, para 'ikan kakap', ini kejahatan tidak bisa dikompromikan oleh negara. Kejahatan kemanuasiaaan oleh kelompok-kelompok yang merasa kebal hukum ini harus diselesaikan, jangan sampai anak-anak bangsa kita diperdagangkan seperti itu," ujarnya.
Selama tiga tahun memimpin BP2MI, Benny menegaskan, penggrebekan penyelamatan Pekerja Migran Indonesia atau TPPO dari bandar penyalur pekerja ilegal, sudah dilakukan sebanyak 47 kali. Sebanyak 26 kali diantaranya, dilakukan langsung oleh Benny selaku pucuk pimpinan BP2MI.
"Penggrebekan sudah 47 (kali), sebanyak 26 kali saya memimpin langsung. Terakhir (penggrebekan) dilakukan di Bekasi, sebanyak 161 orang kita selamatkan, sekitar pukul 10 malam," tutur Benny.
"(Total) BP2MI selama saya memimpin, sudah menyelamatkan 8.000 orang. Apalagi jika dilakuakan (dibantu) TNI-Polri, pemerintah daerah," sambungnya.
Jakarta: Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani langsung tancap gas usai dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Kepresidenan di Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Benny mengatakan, pemanggilan tersebut berkaitan dengan maraknya Tindakan Kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) ke luar negeri dengan modus bekerja.
"Dua hari lalu di undang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, di sana ada Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, TNI, Mendagri, Menteri PPPA, Wamenkumham, Dirjen Imigrasi, Bakamla, Menseskab, Mesesneg, dan Wapres RI. Saya tak bisa basa-basi, saya katakan sindikat mafia dibekingi oknum atributif kekuasaan, karena tidak ada kejahatan yang bisa berdiri sendiri," kata Benny dalam konferensi pers di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis, 1 Mei 2023.
Benny mengaku telah menyerahkan lima nama bandar ke Menko Polhukam, Mahfud MD selaku ketua satgas TPPO. Dia mengatakan, lima bandar diduga menjadi master mind TPPO ke luar negeri dengan modus dipekerjakan.
"Orang Indonesia (bandar), sering pekerjaan ke Malaysia, lewat batam, jalur laut. Kita (sudah) serahkan lima nama bandar besar," kata Benny.
Benny berharap aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan yang dia serahkan tersebut untuk dilakukan penegakan hukum.
"Tinggal penegakan hukumnya berani nggak menyentuh penjahat di negara ini," ujarnya.
Benny mengatakan, sejauh ini para aparat hanya berani menghukum bandar-bandar kecil. Dia menegaskan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.
"Hukum baru menyeruh 'ikan teri', belum menyentuk para pekong, bandar, para 'ikan kakap', ini kejahatan tidak bisa dikompromikan oleh negara. Kejahatan kemanuasiaaan oleh kelompok-kelompok yang merasa kebal hukum ini harus diselesaikan, jangan sampai anak-anak bangsa kita diperdagangkan seperti itu," ujarnya.
Selama tiga tahun memimpin BP2MI, Benny menegaskan, penggrebekan penyelamatan Pekerja Migran Indonesia atau TPPO dari bandar penyalur pekerja ilegal, sudah dilakukan sebanyak 47 kali. Sebanyak 26 kali diantaranya, dilakukan langsung oleh Benny selaku pucuk pimpinan BP2MI.
"Penggrebekan sudah 47 (kali), sebanyak 26 kali saya memimpin langsung. Terakhir (penggrebekan) dilakukan di Bekasi, sebanyak 161 orang kita selamatkan, sekitar pukul 10 malam," tutur Benny.
"(Total) BP2MI selama saya memimpin, sudah menyelamatkan 8.000 orang. Apalagi jika dilakuakan (dibantu) TNI-Polri, pemerintah daerah," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
