Komnas Perempuan dan anggota Komisi IX DPR Irma Suryani jumpa pers sikapi penganiayaan PRT di Utan Kayu, Matraman, Jaktim. Foto: MTVN/Meilikhah
Komnas Perempuan dan anggota Komisi IX DPR Irma Suryani jumpa pers sikapi penganiayaan PRT di Utan Kayu, Matraman, Jaktim. Foto: MTVN/Meilikhah

Kasus Kekerasan PRT Berulang, RUU Perlindungan PRT Tak Kunjung Dibahas

Meilikhah • 14 Februari 2016 13:03
medcom.id, Jakarta: Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) kembali terulang. Paling anyar, kasus kekerasan yang dialami Siti Sri Marni alias Ani oleh majikannya Meta Hasan Musdalifah di Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur.

Mengetahui kasus kekerasan terhadap PRT terus berulang, Jaringan Nasional Advokasi (JALA) PRT meminta pemerintah memberikan perlindungan terhadap PRT lebih diintensifkan. Salah satunya melalui rancangan undang-undang PRT yang tak kunjung dibahas.

"Kita minta RUU PRT yang dibahas itu sudah sejak 2004. Tapi seperti hilang begitu saja, padahal ini penting sebagai dasar perlindungan hukum PRT," ujar Ketua JALA PRT, Lita Anggraini, di kantor Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Minggu (14/2/2016).

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menjelaskan, mengapa RUU PRT tak kunjung dibahas meskipun sudah masuk dalam prolegnas prioritas perubahan. Irma mengatakan, salah satu masalah RUU PRT tak kunjung dibahas adalah ketidaksinkronan persepsi antara pemerintah dan jaringan PRT.

"Persepsi yang belum sinkron menjadi masalah RUU ini enggak dibahas-bahas. Jadi ada pro-kontra pada RUU PRT. Ada ketakutan terkait hubungan kerja, sistem penggajian, bahkan spesifikasi PRT saat bekerja seperti apa," kata Irma.

Dia mengakui, negosiasi pembahasan RUU PRT memang ada di DPR. Namun, saat diajukan ke Badan Legislasi, muncul masalah baru terkait pembahasan pasal per pasalnya.

Sebelum RUU PRT benar-benar dibahas, lanjut Irma, kedua belah pihak harus memastikan telah menyamakan persepsi tentang bagaimana membuat dasar perlindungan hukum bagi PRT.

"Pelaksanaannya di Baleg DPR. Bagaimana dasarnya, ada ketakutan harus sama dengan UMR dan kontraknya harus jelas. Pembagian tugas yang ditakutkan ada spesialis nyuci, masak dll," kata politikus NasDem itu.

Ia menambahkan, "Kalau berpikir RUU diundangkan, maka 1 rumah butuh 4 PRT. Ini ditakutkan semua orang. Mereka menolak karena itu. Jadi, samakan dulu persepsinya, kalau tidak mau jadi kontra produktif."

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(MBM)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

>