medcom.id, Jakarta: Badan Restorasi Pengelolaan Lahan Gambut diusahakan terbentuk dan menjalankan tugasnya bulan ini. Soal anggaran operasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menuturkan, badan ini akan memanfaatkan dana hibah dari negara lain.
"Itu pakai dana hibah nanti, ada Norwegia, Amerika Serikat, dan Australia," kata Siti usai rapat terbatas tentang restorasi gambut di Kediaman Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).
Indonesia pernah mendapat dana hibah dari Norwegia sebesar USD1 miliar atas dasar kesepakatan terkait lingkungan hidup. Namun, uang yang bisa digunakan baru senilai USD30 juta. Lalu, Pemerintah RI dan Pemerintah Norwegia sepakat untuk kembali meluncurkan program kerjasama ini beberapa waktu lalu.
Sedangkan dari Amerika Serikat, Pemerintah mendapatkan bantuan dana hibah untuk pengelolaan hutan setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Negeri Paman Sam itu. Amerika berkomitmen mencairkan USD2,9 juta sebagai permulaan.
Siti belum berani memberikan angka pasti dana yang dibutuhkan badan ini untuk menyehatkan kembali gambut yang dilalap api dalam insiden kebakaran hutan akhir tahun lalu. Diperlukan studi dan perencanaan yang relevan untuk mengetahui itu semua.
Dia menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki anggaran untuk pengelolaan lahan gambut. Tapi dana itu dialokasikan sesuai dengan kementerian terkait.
"Programnya kita ada, di Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga ada. Tapi kan kita ini (Badan Restorasi Gambut) merapikan," kata Siti.
Sebelumnya, saat konferensi perubahan iklim PBB di Paris, Prancis, Desember tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Badan Restorasi Gambut. Tak lama lagi, badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden itu akan berdiri.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan presiden menginstruksikan pengelolaan lahan gambut secara baik dan terukur. Badan ini juga diilhami dari pengendalian perubahan iklim.
medcom.id, Jakarta: Badan Restorasi Pengelolaan Lahan Gambut diusahakan terbentuk dan menjalankan tugasnya bulan ini. Soal anggaran operasional, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menuturkan, badan ini akan memanfaatkan dana hibah dari negara lain.
"Itu pakai dana hibah nanti, ada Norwegia, Amerika Serikat, dan Australia," kata Siti usai rapat terbatas tentang restorasi gambut di Kediaman Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2016).
Indonesia pernah mendapat dana hibah dari Norwegia sebesar USD1 miliar atas dasar kesepakatan terkait lingkungan hidup. Namun, uang yang bisa digunakan baru senilai USD30 juta. Lalu, Pemerintah RI dan Pemerintah Norwegia sepakat untuk kembali meluncurkan program kerjasama ini beberapa waktu lalu.
Sedangkan dari Amerika Serikat, Pemerintah mendapatkan bantuan dana hibah untuk pengelolaan hutan setelah kunjungan Presiden Jokowi ke Negeri Paman Sam itu. Amerika berkomitmen mencairkan USD2,9 juta sebagai permulaan.
Siti belum berani memberikan angka pasti dana yang dibutuhkan badan ini untuk menyehatkan kembali gambut yang dilalap api dalam insiden kebakaran hutan akhir tahun lalu. Diperlukan studi dan perencanaan yang relevan untuk mengetahui itu semua.
Dia menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki anggaran untuk pengelolaan lahan gambut. Tapi dana itu dialokasikan sesuai dengan kementerian terkait.
"Programnya kita ada, di Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga ada. Tapi kan kita ini (Badan Restorasi Gambut) merapikan," kata Siti.
Sebelumnya, saat konferensi perubahan iklim PBB di Paris, Prancis, Desember tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Badan Restorasi Gambut. Tak lama lagi, badan yang bertanggungjawab langsung kepada presiden itu akan berdiri.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan presiden menginstruksikan pengelolaan lahan gambut secara baik dan terukur. Badan ini juga diilhami dari pengendalian perubahan iklim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
