medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menginginkan penggunaan anggaran daerah lebih besar untuk infrastruktur. Segala infrastruktur diharapkan selesai dalam 2 tahun sisa jabatannya.
"Oleh sebab itu, saya minta 60 persen anggaran di sini. Itu barangnya akan klihatan kalau bapak ibu berani menentukan begitu. Itu tugasnya pemimpin di daerah seperti itu," tegas Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2017.
Jokowi meminta kepala daerah tak ragu menganggarkan dana untuk pembangunan. Kepala daerah harus memberikan warisan baik.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bila politik anggaran diperlukan. Tapi, pengelolaan APBD tidak boleh menggunakan pola lama.
"Yang saya pelajari dari jadi wali kota dan gubernur, itu mirip-mirip. Kalau ada misal anggaran Rp1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas. Tahun depannya naik 10 persen menjdi Rp1,1 triliun, kenaikan Rp100 miliar itu dibagi lagi ke dinas-dinas. Dinas ini 10 persen, dinas ini 10 persen. Kebanyakan seperti itu dan yang nge-drive itu lebih bnyak di kadis keuangan," jelas bekas Wali Kota Solo itu.
Jokowi meminta masalah ini seharusnya diperhatikan langsung kepala daerah. Tugas pemimpin, kata Jokowi, ialah melobi agar DPR setuju.
"Sering kita ingin seperti itu, DPRD-nya, komisinya diberi sekian miliar, komisi ini diberi sekian miliar, kan rebutan seperti ini kan? Iya enggak? Bener enggak? Itu tugas saudara-saudara untuk mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendlikan artinya ibu bapak, saudara-saudara enggak kuat, enggak strong. Bisa lah," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menginginkan penggunaan anggaran daerah lebih besar untuk infrastruktur. Segala infrastruktur diharapkan selesai dalam 2 tahun sisa jabatannya.
"Oleh sebab itu, saya minta 60 persen anggaran di sini. Itu barangnya akan klihatan kalau bapak ibu berani menentukan begitu. Itu tugasnya pemimpin di daerah seperti itu," tegas Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2017.
Jokowi meminta kepala daerah tak ragu menganggarkan dana untuk pembangunan. Kepala daerah harus memberikan warisan baik.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bila politik anggaran diperlukan. Tapi, pengelolaan APBD tidak boleh menggunakan pola lama.
"Yang saya pelajari dari jadi wali kota dan gubernur, itu mirip-mirip. Kalau ada misal anggaran Rp1 triliun di APBD, itu langsung dibagi ke dinas. Tahun depannya naik 10 persen menjdi Rp1,1 triliun, kenaikan Rp100 miliar itu dibagi lagi ke dinas-dinas. Dinas ini 10 persen, dinas ini 10 persen. Kebanyakan seperti itu dan yang nge-drive itu lebih bnyak di kadis keuangan," jelas bekas Wali Kota Solo itu.
Jokowi meminta masalah ini seharusnya diperhatikan langsung kepala daerah. Tugas pemimpin, kata Jokowi, ialah melobi agar DPR setuju.
"Sering kita ingin seperti itu, DPRD-nya, komisinya diberi sekian miliar, komisi ini diberi sekian miliar, kan rebutan seperti ini kan? Iya enggak? Bener enggak? Itu tugas saudara-saudara untuk mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendlikan artinya ibu bapak, saudara-saudara enggak kuat, enggak strong. Bisa lah," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
