Bamsoet Khawatir Peredaran Uang Palsu Terkait Pilkada
Ketua DPR Bambang Soesatyo--Medcom.id/M Rodhi Aulia
Jakarta: Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri diminta menelisik peredaran uang palsu yang mulai marak beredar di beberapa daerah. Dikhawatirkan peredaran uang palsu tersebut berkaitan dengan pesta demokrasi.
"Saya mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu itu ada kaitannya dengan tahun politik, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan
persiapan Pemilu 2019 ," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kamis, 29 Maret 2018.
BIN, kata dia, harus segera melakukan investigasi secara khusus, terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Dia juga mendesak Pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu.
Sebelumnya, Polres Kota Bogor menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp100.000, sebanyak 60.000 lembar atau total Rp6 miliar. Kemudian di Surabaya, Polisi juga menangkap pengedar uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 916 lembar atau total Rp91.600.000 serta dolar Singapura pecahan 10.000 sebanyak 28 lembar.
Bamsoet menduga, mulai maraknya peredaran uang palsu, ada kaitannya dengan tahun politik yang sering diikuti dengan praktik politik uang.
"KPU harus membuat regulasi ketat untuk mengantisipasi praktik politik uang pada pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019," katanya.
Politikus Partai Golkar ini juga mendesak Polri segera mengungkap sindikat peredaran uang palsu dan membukanya ke publik. Sekaligus mengungkap aktor
intelektualnya.
Mantan ketua Komisi III DPR ini juga menegaskan peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat, juga dapat berakibat buruk bagi perekonomian nasional.
Karena itu, Bamsoet juga mendorong Bank Indonesia untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada mata uang rupiah kertas dengan teknologi terbaru.
"Negara-negara di Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman mata uang mereka," katanya.
Bamsoet menegaskan, keaslian mata uang kertas rupiah Republik Indonesia harus dapat dilihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Saya mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu itu ada kaitannya dengan tahun politik, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan
persiapan Pemilu 2019 ," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kamis, 29 Maret 2018.
BIN, kata dia, harus segera melakukan investigasi secara khusus, terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu. Dia juga mendesak Pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu.
Sebelumnya, Polres Kota Bogor menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp100.000, sebanyak 60.000 lembar atau total Rp6 miliar. Kemudian di Surabaya, Polisi juga menangkap pengedar uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 916 lembar atau total Rp91.600.000 serta dolar Singapura pecahan 10.000 sebanyak 28 lembar.
Bamsoet menduga, mulai maraknya peredaran uang palsu, ada kaitannya dengan tahun politik yang sering diikuti dengan praktik politik uang.
"KPU harus membuat regulasi ketat untuk mengantisipasi praktik politik uang pada pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019," katanya.
Politikus Partai Golkar ini juga mendesak Polri segera mengungkap sindikat peredaran uang palsu dan membukanya ke publik. Sekaligus mengungkap aktor
intelektualnya.
Mantan ketua Komisi III DPR ini juga menegaskan peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat, juga dapat berakibat buruk bagi perekonomian nasional.
Karena itu, Bamsoet juga mendorong Bank Indonesia untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada mata uang rupiah kertas dengan teknologi terbaru.
"Negara-negara di Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman mata uang mereka," katanya.
Bamsoet menegaskan, keaslian mata uang kertas rupiah Republik Indonesia harus dapat dilihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
