Hasil Survei, Politik Uang Hantui Pilgub Jatim 2018
ilustrasi-medcom.id
Surabaya: Politik uang masih menghantui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018. Berdasarkan hasil survey Surabaya Survey Center (SSC) priode April 2018, masyarakat Jatim termasuk dalam kategori masyarakat yang pintar dalam memanfaatkan momentum politik elektoral, terutama berkaitan dengan isu politik uang.
"Jika calon datang ke suatu daerah untuk bertemu pemilih, maka pemberian dalam wujud apa dan bagaimana yang diinginkan public?. Sembako menduduki peringkat atas sebanyak 16,8 persen, dan kemudian disusul uang sebesar 15,7 persen," Peneliti SSC, Victor Tobing, kepada Medcom.id, Minggu, 29 April 2018.
Selain sembako dan uang, masyarakat juga ingin agar calon membangunan fasum 12,3 persen, pupuk 3,8 persen, kaos 2,7 persen, dan lain-lain sebanyak 2,9 persen. Sedangkan masyarakat yang tidak menjawab dan tidak tahu sebanyak 45,8 persen.
Terkait politik uang, lanjut Victor, masyarakat Jatim yang menyatakan akan menerima uang dan memilih mencapai sebanyak 12,4 persen. Selanjutnya masyarakat yang akan menerima uang dan akan memilih cagub/cawagub pemberi uang lebih besar sebanyak 12,4 persen. Sedangkan masyarakat yang hanya akan menerima uang dan tidak akan merubah pilihan yang sudah ditentukan sebanyak 48,4 persen.
Selajutnya, masyarakat yang menyatakan tidak akan menerima uang dan pasti tidak akan memilih calon pemberi uang. Karena alasan cagub/cawagub itu pasti akan korupsi untuk mengembalikan modal ketika terpilih mencapai sebanyak 26 persen.
Adapun masyarakat yang tidak akan menerima uang dan pasti tidak akan memilih cagub/cawagub serta akan mengajak orang lain karena tidak setuju dengan politik uang sebanyak 0,8 persen. Berdasarkan fakta di atas, artinya masyarakat Jatim masih menggandrungi praktik haram dalam pesta demokrasi.
"Sembako dan uang menjadi pemberian yang paling diinginkan publik masih tinggi," katanya.
Victor berharap, masyarakat mampu mencegah potensi korupsi di daerah dengan menolak politik uang baik berupa uang, barang maupun janji. Itu salah satu upaya untuk mencegah korupsi serta politik uang.
"Praktik politik uang harus hati-hati, karena efektivitasnya rendah untuk mengikat dan meraih suara. Dalam konteks meningkatnya jumlah pemilih rasional maka money politics semakin tidak efektif," ujarnya.
Survei dengan metode multistage random sampling ini dilakukan sejak tanggal 11-19 April 2018, di 38 Kabupaten/Kota di Jatim. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error 2.81 persen, level of confidence 95 persen dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden.
Sebagai bentuk kendali mutu, survei ini di lengkapi dengan metode spot check hingga 20 persen dari total responden.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
"Jika calon datang ke suatu daerah untuk bertemu pemilih, maka pemberian dalam wujud apa dan bagaimana yang diinginkan public?. Sembako menduduki peringkat atas sebanyak 16,8 persen, dan kemudian disusul uang sebesar 15,7 persen," Peneliti SSC, Victor Tobing, kepada Medcom.id, Minggu, 29 April 2018.
Selain sembako dan uang, masyarakat juga ingin agar calon membangunan fasum 12,3 persen, pupuk 3,8 persen, kaos 2,7 persen, dan lain-lain sebanyak 2,9 persen. Sedangkan masyarakat yang tidak menjawab dan tidak tahu sebanyak 45,8 persen.
Terkait politik uang, lanjut Victor, masyarakat Jatim yang menyatakan akan menerima uang dan memilih mencapai sebanyak 12,4 persen. Selanjutnya masyarakat yang akan menerima uang dan akan memilih cagub/cawagub pemberi uang lebih besar sebanyak 12,4 persen. Sedangkan masyarakat yang hanya akan menerima uang dan tidak akan merubah pilihan yang sudah ditentukan sebanyak 48,4 persen.
Selajutnya, masyarakat yang menyatakan tidak akan menerima uang dan pasti tidak akan memilih calon pemberi uang. Karena alasan cagub/cawagub itu pasti akan korupsi untuk mengembalikan modal ketika terpilih mencapai sebanyak 26 persen.
Adapun masyarakat yang tidak akan menerima uang dan pasti tidak akan memilih cagub/cawagub serta akan mengajak orang lain karena tidak setuju dengan politik uang sebanyak 0,8 persen. Berdasarkan fakta di atas, artinya masyarakat Jatim masih menggandrungi praktik haram dalam pesta demokrasi.
"Sembako dan uang menjadi pemberian yang paling diinginkan publik masih tinggi," katanya.
Victor berharap, masyarakat mampu mencegah potensi korupsi di daerah dengan menolak politik uang baik berupa uang, barang maupun janji. Itu salah satu upaya untuk mencegah korupsi serta politik uang.
"Praktik politik uang harus hati-hati, karena efektivitasnya rendah untuk mengikat dan meraih suara. Dalam konteks meningkatnya jumlah pemilih rasional maka money politics semakin tidak efektif," ujarnya.
Survei dengan metode multistage random sampling ini dilakukan sejak tanggal 11-19 April 2018, di 38 Kabupaten/Kota di Jatim. Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan margin of error 2.81 persen, level of confidence 95 persen dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden.
Sebagai bentuk kendali mutu, survei ini di lengkapi dengan metode spot check hingga 20 persen dari total responden.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((LDS))
BERITA TERKAIT
