medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai usulan tunjangan transportasi anggota DPRD terlalu tinggi. Usulan yang dimasukkan merupakan standar Toyota Prado, sementara nilai materiil ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, seperti Honda Accord dan Camry.
"Ada ukurannya. Kami enggak sepakat," ujar Djarot di Lapangan eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Oktober 2017.
Komponen tunjangan transportasi dewan menjadi salah satu alasan Djarot belum menyetujui Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur kenaikan tunjangan dewan. Anggota Dewan diketahui lebih memilih tunjangan transportasi ketimbang mobil dinas.
Pilihan itu harus diikuti konsekuensi. Mereka harus siap mengembalikan fasilitas negara tersebut.
"Mobil harus ditarik. Saya minta itu sebelum dikeluarin (tunjangan transportasi) mobil dewan (yang jumlahnya) 101 itu harus ditarik dulu, baru kita ganti dengan tunjangan transportasi. Sebelum dikembalikan, jangan dikeluarkan tunjangan transportasi itu," tegas bekas Wali Kota Blitar itu.
Djarot juga meminta mobil dinas dewan segera dilelang. Proses itu tak perlu menunggu lima tahun.
"Langsung dilelang. Itu juga masih belum sepakat," ungkap Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu ingin Pergub yang mengatur soal detail kenaikan tunjangan dewan disempurnakan sebelum masuk dalam APBD-P 2017. Hal itu dilakukan supaya tak menimbulkam masalah di masa mendatang.
Komponen lain yang dianggap tidak rasional kenaikannya ialah tunjangan biaya ke luar negeri dan tunjangan rapat dewan.
"Makanya dirapikan dulu ini, kalau sudah sesuai dengan aturan saya baru sepakat," ucap Djarot.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai usulan tunjangan transportasi anggota DPRD terlalu tinggi. Usulan yang dimasukkan merupakan standar Toyota Prado, sementara nilai materiil ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, seperti Honda Accord dan Camry.
"Ada ukurannya. Kami enggak sepakat," ujar Djarot di Lapangan eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Oktober 2017.
Komponen tunjangan transportasi dewan menjadi salah satu alasan Djarot belum menyetujui Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur kenaikan tunjangan dewan. Anggota Dewan diketahui lebih memilih tunjangan transportasi ketimbang mobil dinas.
Pilihan itu harus diikuti konsekuensi. Mereka harus siap mengembalikan fasilitas negara tersebut.
"Mobil harus ditarik. Saya minta itu sebelum dikeluarin (tunjangan transportasi) mobil dewan (yang jumlahnya) 101 itu harus ditarik dulu, baru kita ganti dengan tunjangan transportasi. Sebelum dikembalikan, jangan dikeluarkan tunjangan transportasi itu," tegas bekas Wali Kota Blitar itu.
Djarot juga meminta mobil dinas dewan segera dilelang. Proses itu tak perlu menunggu lima tahun.
"Langsung dilelang. Itu juga masih belum sepakat," ungkap Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar itu ingin Pergub yang mengatur soal detail kenaikan tunjangan dewan disempurnakan sebelum masuk dalam APBD-P 2017. Hal itu dilakukan supaya tak menimbulkam masalah di masa mendatang.
Komponen lain yang dianggap tidak rasional kenaikannya ialah tunjangan biaya ke luar negeri dan tunjangan rapat dewan.
"Makanya dirapikan dulu ini, kalau sudah sesuai dengan aturan saya baru sepakat," ucap Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
