medcom.id, Jakarta: PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) masih mempelajari putusan Mahkamah Agung terkait pengelolaan air di Ibu Kota. Pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan PT PAM Jaya selaku mitra utama.
"Kami menghormati penegakan hukum di Indonesia dan saat ini sedang mempelajari putusan MA," kata Corporate Communication PT Palyja, Lydia Astriningworo saat dihubungi Metrotvnews.com, Kamis 19 Oktober 2017.
Lydia belum dapat memastikan langkah perusahaan ke depan. PT Palyja masih menunggu salinan resmi atas putusan MA itu, sambil terus mempelajari konsekuensi yang timbul dari putusan.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan PAM Jaya sebagai mitra kami," ujarnya.
Ia memastikan pasca keputusan MA ini tak mengganggu layanan penyediaan air bersih kepada para konsumen. Dia berharap keputusan MA tak membuat para investor dihadapkan pada ketidakpastian hukum.
(Baca juga: Pemprov DKI Diminta Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta)
"Kami yakin bahwa Keputusan MA akan memberikan kepastian hukum bagi investor di Indonesia," pungkas dia.
Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dan memerintahkan pengelolaan air di Jakarta oleh Palyja dan Aetra dikembalikan sepenuhnya ke PAM Jaya. Putusan dengan Nomor 31 K/Pdt/2017 ini menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air di Jakarta kepada pihak swasta.
Hal itu terwujud dalam Pembuatan Perjanjian Kerja sama (PKS) tanggal 6 Juni 1997 yang diperbarui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.
medcom.id, Jakarta: PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) masih mempelajari putusan Mahkamah Agung terkait pengelolaan air di Ibu Kota. Pihaknya saat ini masih terus berkoordinasi dengan PT PAM Jaya selaku mitra utama.
"Kami menghormati penegakan hukum di Indonesia dan saat ini sedang mempelajari putusan MA," kata Corporate Communication PT Palyja, Lydia Astriningworo saat dihubungi
Metrotvnews.com, Kamis 19 Oktober 2017.
Lydia belum dapat memastikan langkah perusahaan ke depan. PT Palyja masih menunggu salinan resmi atas putusan MA itu, sambil terus mempelajari konsekuensi yang timbul dari putusan.
"Kami akan terus berkoordinasi dengan PAM Jaya sebagai mitra kami," ujarnya.
Ia memastikan pasca keputusan MA ini tak mengganggu layanan penyediaan air bersih kepada para konsumen. Dia berharap keputusan MA tak membuat para investor dihadapkan pada ketidakpastian hukum.
(Baca juga:
Pemprov DKI Diminta Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta)
"Kami yakin bahwa Keputusan MA akan memberikan kepastian hukum bagi investor di Indonesia," pungkas dia.
Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dan memerintahkan pengelolaan air di Jakarta oleh Palyja dan Aetra dikembalikan sepenuhnya ke PAM Jaya. Putusan dengan Nomor 31 K/Pdt/2017 ini menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air di Jakarta kepada pihak swasta.
Hal itu terwujud dalam Pembuatan Perjanjian Kerja sama (PKS) tanggal 6 Juni 1997 yang diperbarui dengan PKS tanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
