medcom.id, Jakarta: Partai Gerindra DKI Jakarta mencium dugaan upaya penggelembungan data pemilih untuk Pilgub DKI Jakarta 2017. Dugaan itu lantaran kenaikan data pemilih yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan data pemilih pada Pilpres 2014.
"Pengawasan terhadap data pemilih menjadi penting karena ternyata Dukcapil memberikan data yang tidak akurat. Ketidakakuratan itu kami pahami ada maksud-maksud tertentu. Dari 7,5 juta (jiwa) menjadi 8,4 juta. Ini yang perlu kita awasi," kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di hadapan ratusan kader, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).
Menurut Taufik, pihaknya sangat berkepentingan memastikan data pemilih agar tetap akurat. Karena sumber kecurangan pada perhelatan Pilkada mana pun bersumber dari data pemilih yang digelembungkan.
"Kami sampai bertanya mana KTP yang lama? Yang punya saya yang sudah ditukar e-KTP. Dia bilang sudah dimusnahkan. Kalau sudah dimusnahkan, mana berita acaranya? Kapan Anda musnahkan? Berapa juta yang dimusnahkan? Karena ini selisih sekitar 800 ribu ini, bisa dipakai KTP ini," ungkap Taufik.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menambahkan, bahwa KPU DKI Jakarta memprediksi paling banyak pemilih pada Pilgub DKI 2017 sekitar 7,6 juta. Pasalnya KPUD sudah melakukan sinkronisasi sendiri.
Angka 7,6 juta itu terdiri dari seluruh warga DKI Jakarta yang wajib ber-KTP itu sekitar 7,3 juta. Kemudian pemilih pemula yang berhak memilih dan TNI/Polri yang sudah pensiun tepat pada hari pencoblosan, 15 Februari 2017 sekira 387.071 orang.
"Berarti ada barang (KTP) yang tidak diketahui asal-usulnya (karena lebih dari 7,6 juta)," ucap dia.
Gerindra mendesak kadernya yang tersebar di seluruh DKI untuk membantu memastikan agar data pemilih tidak digelembungkan. Gerindra meminta kadernya untuk segera turun ke lapangan melakukan pencocokan dan penelitan (coklit).
"Saudara-saudara, mulai besok Senin, temui kelurahan, RT/RW minta data yang sudah berjalan. Yang perlu disasar itu pertama, saudara terdekat. Sudah masuk atau belum ke data pemilih. Kalau belum didaftarkan. Waktu coklit ini sampai 7 Oktober. Betulkah data KPUD itu di bawah 7,6 juta. Kalau di atas 7,6 juta, berarti waktu coklit ditambah," pungkas Syarif.
medcom.id, Jakarta: Partai Gerindra DKI Jakarta mencium dugaan upaya penggelembungan data pemilih untuk Pilgub DKI Jakarta 2017. Dugaan itu lantaran kenaikan data pemilih yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan data pemilih pada Pilpres 2014.
"Pengawasan terhadap data pemilih menjadi penting karena ternyata Dukcapil memberikan data yang tidak akurat. Ketidakakuratan itu kami pahami ada maksud-maksud tertentu. Dari 7,5 juta (jiwa) menjadi 8,4 juta. Ini yang perlu kita awasi," kata Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik di hadapan ratusan kader, di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).
Menurut Taufik, pihaknya sangat berkepentingan memastikan data pemilih agar tetap akurat. Karena sumber kecurangan pada perhelatan Pilkada mana pun bersumber dari data pemilih yang digelembungkan.
"Kami sampai bertanya mana KTP yang lama? Yang punya saya yang sudah ditukar e-KTP. Dia bilang sudah dimusnahkan. Kalau sudah dimusnahkan, mana berita acaranya? Kapan Anda musnahkan? Berapa juta yang dimusnahkan? Karena ini selisih sekitar 800 ribu ini, bisa dipakai KTP ini," ungkap Taufik.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menambahkan, bahwa KPU DKI Jakarta memprediksi paling banyak pemilih pada Pilgub DKI 2017 sekitar 7,6 juta. Pasalnya KPUD sudah melakukan sinkronisasi sendiri.
Angka 7,6 juta itu terdiri dari seluruh warga DKI Jakarta yang wajib ber-KTP itu sekitar 7,3 juta. Kemudian pemilih pemula yang berhak memilih dan TNI/Polri yang sudah pensiun tepat pada hari pencoblosan, 15 Februari 2017 sekira 387.071 orang.
"Berarti ada barang (KTP) yang tidak diketahui asal-usulnya (karena lebih dari 7,6 juta)," ucap dia.
Gerindra mendesak kadernya yang tersebar di seluruh DKI untuk membantu memastikan agar data pemilih tidak digelembungkan. Gerindra meminta kadernya untuk segera turun ke lapangan melakukan pencocokan dan penelitan (coklit).
"Saudara-saudara, mulai besok Senin, temui kelurahan, RT/RW minta data yang sudah berjalan. Yang perlu disasar itu pertama, saudara terdekat. Sudah masuk atau belum ke data pemilih. Kalau belum didaftarkan. Waktu coklit ini sampai 7 Oktober. Betulkah data KPUD itu di bawah 7,6 juta. Kalau di atas 7,6 juta, berarti waktu coklit ditambah," pungkas Syarif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LDS)
