Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI jika ingin mengajukan hak interpelasi. Namun, dia mengingatkan agar hak itu digunakan secara bijak untuk kepentingan kemajuan Jakarta.
"Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda, umpamanya oposisi atau pro pemerintah," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Februari 2021.
Fraksi PSI DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan dari Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan banjir. Anies dinilai tidak serius menangani banjir di Ibu Kota.
PSI mengkritisi masterplan penanggulangan banjir di Ibu Kota yang tidak jelas dan ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi. PSI juga mempertanyakan normalisasi atau naturalisasi sungai yang sempat mandek dan baru kembali ramai dibahas saat banjir terjadi.
Riza menjelaskan Pemprov DKI tak pernah berjalan sendiri dalam penanganan banjir. Riza meminta PSI atau fraksi lain di DPRD DKI dapat melihat kembali berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam penanganan banjir sebelum mengajukan interpelasi.
Baca: Pengajuan Hak Interpelasi PSI Dinilai Tak Jelas
Riza menyebut banjir di DKI surut dalam waktu satu hari. Hal itu diklaim tak terjadi di provinsi lain yang mengalami banjir.
Selain itu, genangan surut dalam waktu kurang dari enam jam di beberapa daerah. Kemudian, jumlah pengungsi lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya.
"Mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih baik, lebih bijak, kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya," kata dia.
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
DPRD DKI jika ingin mengajukan hak interpelasi. Namun, dia mengingatkan agar hak itu digunakan secara bijak untuk kepentingan kemajuan Jakarta.
"Tidak boleh ada kepentingan lainnya, sekalipun kita pada posisi yang berbeda, umpamanya oposisi atau pro pemerintah," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Februari 2021.
Fraksi PSI DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi untuk meminta keterangan dari Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penanganan
banjir. Anies dinilai tidak serius menangani banjir di Ibu Kota.
PSI mengkritisi masterplan penanggulangan banjir di Ibu Kota yang tidak jelas dan ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi. PSI juga mempertanyakan normalisasi atau naturalisasi sungai yang sempat mandek dan baru kembali ramai dibahas saat banjir terjadi.
Riza menjelaskan Pemprov DKI tak pernah berjalan sendiri dalam penanganan banjir. Riza meminta PSI atau fraksi lain di DPRD DKI dapat melihat kembali berbagai upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam penanganan banjir sebelum mengajukan interpelasi.
Baca: Pengajuan Hak Interpelasi PSI Dinilai Tak Jelas
Riza menyebut banjir di DKI surut dalam waktu satu hari. Hal itu diklaim tak terjadi di provinsi lain yang mengalami banjir.
Selain itu, genangan surut dalam waktu kurang dari enam jam di beberapa daerah. Kemudian, jumlah pengungsi lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya.
"Mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih baik, lebih bijak, kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
