medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut laporan dana `siluman` dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2012-2014. Hingga saat ini belum ditemukan ada tindak pidana korupsi.
"Sampai saat ini masih belum ada kesimpulan, apa itu sudah ada tindak pidana korupsinya atau belum dan yang pasti KPK sedang menindaklanjuti," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).
Menurut dia, KPK tengah mendalami laporan Ahok. Komisi antikorupsi masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait. "Termasuk di antaranya hadir ke Balai Kota untuk meminta informasi tambahan berkaitan dengan hal yang dilaporkan itu," kata dia.
Priharsa menambahkan, ada berbagai hal yang diusut KPK dalam kasus ini. Mereka tak hanya memerhatikan soal pengadaan uninterruptible power supply (UPS). "Tapi pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara keseluruhan dari 2012-2014," pungkas dia.
Ahok melaporkan dugaan ada kecurangan dalam APBD DKI pada Jumat 27 Februari. Ia membawa bukti berupa perbedaan draft APBD yang telah disepakati pemerintah dan Dewan di Sidang Paripurna pada 27 Januari.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku menemukan anggaran 'siluman' yang diduga disusupkan legislator DKI Jakarta setelah pengesahan rancangan APBD. Jumlahnya mencapai Rp12,1 triliun.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut laporan dana `siluman` dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2012-2014. Hingga saat ini belum ditemukan ada tindak pidana korupsi.
"Sampai saat ini masih belum ada kesimpulan, apa itu sudah ada tindak pidana korupsinya atau belum dan yang pasti KPK sedang menindaklanjuti," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2015).
Menurut dia, KPK tengah mendalami laporan Ahok. Komisi antikorupsi masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak terkait.
"Termasuk di antaranya hadir ke Balai Kota untuk meminta informasi tambahan berkaitan dengan hal yang dilaporkan itu," kata dia.
Priharsa menambahkan, ada berbagai hal yang diusut KPK dalam kasus ini. Mereka tak hanya memerhatikan soal pengadaan
uninterruptible power supply (UPS). "Tapi pengelolaan dan pemanfaatan anggaran secara keseluruhan dari 2012-2014," pungkas dia.
Ahok melaporkan dugaan ada kecurangan dalam APBD DKI pada Jumat 27 Februari. Ia membawa bukti berupa perbedaan draft APBD yang telah disepakati pemerintah dan Dewan di Sidang Paripurna pada 27 Januari.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku menemukan anggaran 'siluman' yang diduga disusupkan legislator DKI Jakarta setelah pengesahan rancangan APBD. Jumlahnya mencapai Rp12,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
