medcom.id, Depok: Dinas Sosial Kota Depok, Jawa Barat, memastikan seluruh kantor pos di Depok belum bisa mencairkan dana Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pencairan baru akan dilakukan pada 20 November hingga 2 Desember nanti.
"Pencairan dana KPS di Depok dilakukan antara tanggal 20 November sampai 2 Desember. Pasti akan dicairkan," kata Kepaa Seksi Bina Sosial Kota Depok O Sudarya saat berbicang dengan Metrotvnews.com di kantor Dinas Sosial, Pemerintah Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/11/2014).
Sudarya menjelaskan hal itu berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, jelas Sudarya, PT Pos Indonesia tengah menggelar rapat internal untuk memastikan jumlah warga Depok berikut alokasi dana KPS.
"PT Pos masih melakukan rapat internal untuk mekanisme pencairan dana ini. Karena kita kan harus menyiapkan data by name by address," ujar Sudarya.
Setelah itu, Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan PT Pos untuk membicarakan mekanisme pencairan dana KPS. Termasuk berapa dana yang dikelola PT Pos, dan kantor pos mana saja yang bisa mencairkan dana KPS itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan jaminan sosial bagi warga kurang mampu atas kenaikan harga BBM. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) juga bisa dipakai bagi warga yang belum mendapatkan tiga kartu sakti tersebut.
"Mulai besok (Selasa, 18 November 2014) bisa diambil (dananya) di PT Pos di 34 provinsi," ujar Khofifah saat pengumuman kenaikan harga BBM di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014).
medcom.id, Depok: Dinas Sosial Kota Depok, Jawa Barat, memastikan seluruh kantor pos di Depok belum bisa mencairkan dana Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pencairan baru akan dilakukan pada 20 November hingga 2 Desember nanti.
"Pencairan dana KPS di Depok dilakukan antara tanggal 20 November sampai 2 Desember. Pasti akan dicairkan," kata Kepaa Seksi Bina Sosial Kota Depok O Sudarya saat berbicang dengan
Metrotvnews.com di kantor Dinas Sosial, Pemerintah Kota Depok, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/11/2014).
Sudarya menjelaskan hal itu berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, jelas Sudarya, PT Pos Indonesia tengah menggelar rapat internal untuk memastikan jumlah warga Depok berikut alokasi dana KPS.
"PT Pos masih melakukan rapat internal untuk mekanisme pencairan dana ini. Karena kita kan harus menyiapkan data by name by address," ujar Sudarya.
Setelah itu, Dinas Sosial akan berkoordinasi dengan PT Pos untuk membicarakan mekanisme pencairan dana KPS. Termasuk berapa dana yang dikelola PT Pos, dan kantor pos mana saja yang bisa mencairkan dana KPS itu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan jaminan sosial bagi warga kurang mampu atas kenaikan harga BBM. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) juga bisa dipakai bagi warga yang belum mendapatkan tiga kartu sakti tersebut.
"Mulai besok (Selasa, 18 November 2014) bisa diambil (dananya) di PT Pos di 34 provinsi," ujar Khofifah saat pengumuman kenaikan harga BBM di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2014).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
