medcom.id, Jakarta: Plt Gubernur DKI berencana sowan ke Pemkot Bekas. Ia ingin membahas berbagai masalah, termasuk uang kompensasi bau sampah untuk warga sekitar Unit Pengolahan Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang.
Sumarsono akan mengajak Pemkot Bekasi menjelaskan kepada warga mengapa uang kompensasi belum dibayarkan. Ia akan membuka dialog bersama warga.
"Apa yang mereka (warga) perlukan. Pemkot Bekasi akan memeberikan penjelasan dan Pemerintah Provinsi DKI memberikan penegasan supaya masyarakat (tahu) harapan mereka yang ditunggu itu sudah tiba saatnya," kata Sumarsono di rumah dinas Gubernur DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).
Dana belum dibayarkan karena Pemkot Bekasi batal menalangi pembayaran yang masuk dalam community development. Pemkot Bekasi beralasan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melarang pemberian dana talangan tersebut.
Pekan lalu, Sumarsono menyatakan dana bau sampah tinggal menunggu pencairan. Pihaknya telah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri soal perjanjian kerja sama terkait dana bau sampah yang mencapai Rp143 miliar ini.
Setidaknya, 18 ribu lebih keluarga di Kelurahan Sumur Batu, Ciketing Udik, dan Cikiwul yang belum menerima dana kompensasi triwulan ketiga atau Juli-September dan triwulan keempat Oktober-Desember segera mendapatkan haknya. Pemerintah DKI akan memberikan uang sesuai janji, Rp500 ribu per tiga bulan.
medcom.id, Jakarta: Plt Gubernur DKI berencana sowan ke Pemkot Bekas. Ia ingin membahas berbagai masalah, termasuk uang kompensasi bau sampah untuk warga sekitar Unit Pengolahan Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang.
Sumarsono akan mengajak Pemkot Bekasi menjelaskan kepada warga mengapa uang kompensasi belum dibayarkan. Ia akan membuka dialog bersama warga.
"Apa yang mereka (warga) perlukan. Pemkot Bekasi akan memeberikan penjelasan dan Pemerintah Provinsi DKI memberikan penegasan supaya masyarakat (tahu) harapan mereka yang ditunggu itu sudah tiba saatnya," kata Sumarsono di rumah dinas Gubernur DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/11/2016).
Dana belum dibayarkan karena Pemkot Bekasi batal menalangi pembayaran yang masuk dalam community development. Pemkot Bekasi beralasan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melarang pemberian dana talangan tersebut.
Pekan lalu, Sumarsono menyatakan dana bau sampah tinggal menunggu pencairan. Pihaknya telah mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri soal perjanjian kerja sama terkait dana bau sampah yang mencapai Rp143 miliar ini.
Setidaknya, 18 ribu lebih keluarga di Kelurahan Sumur Batu, Ciketing Udik, dan Cikiwul yang belum menerima dana kompensasi triwulan ketiga atau Juli-September dan triwulan keempat Oktober-Desember segera mendapatkan haknya. Pemerintah DKI akan memberikan uang sesuai janji, Rp500 ribu per tiga bulan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
