Jakarta: Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 DKI Jakarta segera dibahas. Pembahasan Rancangan APBD 2021 DKI Jakarta diharapkan efektif meski dalam situasi pandemi covid-19 dan waktu terbatas.
“Jadwal pembahasan sampai penetapan KUA-PPAS APBD 2021 dilakukan secara maraton mulai Rabu, 4 November 2020, sampai Desember,” kata Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Selasa, 3 November 2020.
Suhaimi menyebut Badan Musyawarah (Bamus) DKI Jakarta menyepakati pembahasan dimulai secepatnya. Pembahasan KUA PPAS akan diawali rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca: Imbas Pandemi, APBD-P DKI Jakarta 2020 Diproyeksikan Defisit 31%
Pembahasan usulan program di komisi akan digelar pada 16 dan 17 November 2020. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil laporan, penelitian akhir, serta persetujuan pada 18 November 2020.
“Sementara rapat paripurna untuk penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dilaksanakan pada Jumat 20 November 2020,” tutur dia.
Rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman akan dilanjutkan dengan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seluruh fraksi juga bakal menyampaikan pandangan umum.
Suhaimi berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kompak serta kooperatif selama pembahasan. Walau bekerja di tengah pandemi covid-19, pembahasan ditargetkan rampung awal Desember 2020.
“Mudah-mudahan 7 Desember 2020 sudah selesai,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Jakarta: Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD) Tahun Anggaran 2021
DKI Jakarta segera dibahas. Pembahasan Rancangan APBD 2021 DKI Jakarta diharapkan efektif meski dalam situasi pandemi covid-19 dan waktu terbatas.
“Jadwal pembahasan sampai penetapan KUA-PPAS APBD 2021 dilakukan secara maraton mulai Rabu, 4 November 2020, sampai Desember,” kata Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Selasa, 3 November 2020.
Suhaimi menyebut Badan Musyawarah (Bamus) DKI Jakarta menyepakati pembahasan dimulai secepatnya. Pembahasan KUA PPAS akan diawali rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca:
Imbas Pandemi, APBD-P DKI Jakarta 2020 Diproyeksikan Defisit 31%
Pembahasan usulan program di komisi akan digelar pada 16 dan 17 November 2020. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil laporan, penelitian akhir, serta persetujuan pada 18 November 2020.
“Sementara rapat paripurna untuk penandatanganan MoU (nota kesepahaman) dilaksanakan pada Jumat 20 November 2020,” tutur dia.
Rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman akan dilanjutkan dengan pidato Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan. Seluruh fraksi juga bakal menyampaikan pandangan umum.
Suhaimi berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta kompak serta kooperatif selama pembahasan. Walau bekerja di tengah pandemi covid-19, pembahasan ditargetkan rampung awal Desember 2020.
“Mudah-mudahan 7 Desember 2020 sudah selesai,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
