medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan rumah susun (rusun) kepada warga Jakarta yang tinggal di bantaran kali dan daerah rawan musibah. Rusun tersebut tidak diberikan dengan sistem sewa ataupun jual kepada warga.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, pihaknya akan membangun 200 tower rusun. Rusun tersebut akan dilengkapi pasar agar warga mudah memenuhi keperluan sehari-harinya.
"Mereka tidak sewa, hanya bayar uang lingkungan Rp 5 ribu-Rp15 ribu per hari. Rusun di Jakarta tidak disewakan atau dibeli," kata Ahok di Monas, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2015).
Karena itu, kata Ahok, warga yang terbukti menyewakan atau menjual unit rusun akan dipidana. Mereka akan dipenjara atas tuduhan menjual aset negara.
“Kami wajibkan semua punya kartu debit Bank DKI. Semua data harus sesuai dengan tempat tinggal. Pemilik rusun harus punya KTP setempat. Kalau enggak kita pidana, penjara,” katanya
Ia mengaku telah mendapat tanah seluas 900 hektare dan bermiat membelinya untuk membangun rusun. "Kami beli semua tanah, kita harus bangun (rusun) yang banyak," tegas dia.
Mantan Bupati Belitung Timur ini berupaya agar pengeluaran warga di rusun lebih ringan. Salah satunya menggunakan pipa gas sebagai alat pemenuhan kebutuhan warga di rusun.
"Kita wajibkan pipa gas. Kami yakin satu rumah tangga hanya bayar Rp 50 ribu tiap bulan. Air juga sama (akan lebih murah)," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan rumah susun (rusun) kepada warga Jakarta yang tinggal di bantaran kali dan daerah rawan musibah. Rusun tersebut tidak diberikan dengan sistem sewa ataupun jual kepada warga.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, pihaknya akan membangun 200 tower rusun. Rusun tersebut akan dilengkapi pasar agar warga mudah memenuhi keperluan sehari-harinya.
"Mereka tidak sewa, hanya bayar uang lingkungan Rp 5 ribu-Rp15 ribu per hari. Rusun di Jakarta tidak disewakan atau dibeli," kata Ahok di Monas, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2015).
Karena itu, kata Ahok, warga yang terbukti menyewakan atau menjual unit rusun akan dipidana. Mereka akan dipenjara atas tuduhan menjual aset negara.
“Kami wajibkan semua punya kartu debit Bank DKI. Semua data harus sesuai dengan tempat tinggal. Pemilik rusun harus punya KTP setempat. Kalau enggak kita pidana, penjara,” katanya
Ia mengaku telah mendapat tanah seluas 900 hektare dan bermiat membelinya untuk membangun rusun. "Kami beli semua tanah, kita harus bangun (rusun) yang banyak," tegas dia.
Mantan Bupati Belitung Timur ini berupaya agar pengeluaran warga di rusun lebih ringan. Salah satunya menggunakan pipa gas sebagai alat pemenuhan kebutuhan warga di rusun.
"Kita wajibkan pipa gas. Kami yakin satu rumah tangga hanya bayar Rp 50 ribu tiap bulan. Air juga sama (akan lebih murah)," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
