medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta akan melaksanakan sidang paripurna terkait hasil penyelidikan panitia angket terhadap kasus APBD DKI 2015. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dinilai melakukan dua pelanggaran.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, panitia angket DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan hasil penyelidikan. Hasil angket akan dikomunikasikan di fraksi-fraksi. Setelah itu, DPRD akan menentukan sikap pada sidang paripurna.
"Pekan ini kami akan gelar paripurna. Lanjut ke HMP (hak menyatakan pendapat) atau tidak, nanti diputuskan saat paripurna," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).
Tim angket sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah SKPD dan tenaga ahli. Keterangan dari kedua pihak itu dinilai sudah cukup untuk merumuskan kesimpulan tim angket yang akan dibawa ke paripurna.
Sebelumnya, Anggota panitia angket, Prabowo Soenirman mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan cukup bukti dan keterangan dari tim ahli, terkait mekanisme pengiriman RAPBD DKI 2015 dan sikap Ahok sebagai pejabat publik.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta akan melaksanakan sidang paripurna terkait hasil penyelidikan panitia angket terhadap kasus APBD DKI 2015. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dinilai melakukan dua pelanggaran.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, panitia angket DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan hasil penyelidikan. Hasil angket akan dikomunikasikan di fraksi-fraksi. Setelah itu, DPRD akan menentukan sikap pada sidang paripurna.
"Pekan ini kami akan gelar paripurna. Lanjut ke HMP (hak menyatakan pendapat) atau tidak, nanti diputuskan saat paripurna," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2015).
Tim angket sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah SKPD dan tenaga ahli. Keterangan dari kedua pihak itu dinilai sudah cukup untuk merumuskan kesimpulan tim angket yang akan dibawa ke paripurna.
Sebelumnya, Anggota panitia angket, Prabowo Soenirman mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan cukup bukti dan keterangan dari tim ahli, terkait mekanisme pengiriman RAPBD DKI 2015 dan sikap Ahok sebagai pejabat publik
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
