Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI Jakarta tetap menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya kerugian negara terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sandi Bakal Batalkan Proses Pembelian Lahan Sumber Waras
"Sumber Waras sudah diputuskan bahwa kita menindaklanjuti temuan dari BPK," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 3 Januari 2018.
Pihak Yayasan Sumber Waras sendiri menolak untuk mengembalikan nilai selisih kerugian terhadap negara sebesar Rp191 miliar. Dari, itu Pemprov DKI mengambil keputusan membatalkan pembelian tersebut. "Sekarang dalam proses pembatalan," ucapnya.
Baca juga: Wajah dan Rasa Baru RS Sumber Waras
Sandi menambahkan tim hukum Pemprov DKI sedang mengkaji penyelesaian kasus ini akan dibawa ke meja hijau di Pengadilan Tata Niaga dan Perindustrian. "Ini lagi dikaji oleh tim," ungkapnya.
Sebelumnya, demi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov DKI ingin segera menuntaskan kasus pembelian lahan Sumber Waras yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar. Pemprov bersikukuh agar Yayasan Kesehatan Sumber Waras mengganti selisih pembelian lahan tersebut sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI Jakarta tetap menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya kerugian negara terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sandi Bakal Batalkan Proses Pembelian Lahan Sumber Waras
"Sumber Waras sudah diputuskan bahwa kita menindaklanjuti temuan dari BPK," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 3 Januari 2018.
Pihak Yayasan Sumber Waras sendiri menolak untuk mengembalikan nilai selisih kerugian terhadap negara sebesar Rp191 miliar. Dari, itu Pemprov DKI mengambil keputusan membatalkan pembelian tersebut. "Sekarang dalam proses pembatalan," ucapnya.
Baca juga: Wajah dan Rasa Baru RS Sumber Waras
Sandi menambahkan tim hukum Pemprov DKI sedang mengkaji penyelesaian kasus ini akan dibawa ke meja hijau di Pengadilan Tata Niaga dan Perindustrian. "Ini lagi dikaji oleh tim," ungkapnya.
Sebelumnya, demi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov DKI ingin segera menuntaskan kasus pembelian lahan Sumber Waras yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp191 miliar. Pemprov bersikukuh agar Yayasan Kesehatan Sumber Waras mengganti selisih pembelian lahan tersebut sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CIT)
