Warga Bantaran Kali Krukut Sebut Normalisasi Wacana Lama

medcom.id, Jakarta: Wacana normalisasi Kali Krukut jadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditargetkan rampung tahun ini. Normalisasi Kali Krukut dilakukan agar wilayah Jakarta Selatan tak banjir lagi. Bagi sejumlah warga di bantaran Kali Krukut, wacana normalisasi tidak asing di telinga mereka. Wacana itu kerap berhembus sejak era orde baru. "Dari zaman Pak Harto juga sering katanya mau normalisasi. Tapi enggak pernah jadi," kata Sodik, seorang warga bantaran Kali Krukut saat berbincang dengan Metrotvnews.com di RW 06, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2016). Makanya, bagi Sodik, wacana normalisasi Kali Krukut saat ini tidak membuat warga kaget. Tapi, kata dia, bukan berarti warga menerima begitu saja penertiban atau penggusuran buat normalisasi. "Kita harus rembukan seluruh warga. Lagipula, belum ada sosialisasi resmi. Baru pemberitahuan saja," kata Sodik. Senada dengan Sodik, Yono mengaku tidak begitu kaget dengan wacana normalisasi. Pria yang sudah 46 tahun tinggal di RT 03 RW 06 itu mengaku, sudah sering pemerintah mendengungkan soal normalisasi kali yang kebetulan tidak jauh dari rumahnya. "Bukan cuma zaman pak Ahok. Dari Gubernur yang dulu juga sering bilang gusur mau normalisasi," kata Yono. Wacana normalisasi Kali Krukut mencuat lagi setelah banjir besar melanda kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Banjir terjadi karena Kali Krukut sudah tidak lagi bisa menampung volume air ketika terjadi hujan. Lebar Kali krukut memang sudah tidak ideal. Seharusnya Kali Krukut memiliki lebar 20 meter. Namun, kali menyempit hingga tinggal 5 meter. Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengatakan, lebar Kali Krukut ada yang hanya tiga meter. Banyak bangunan secara kasat mata yang menyalahi aturan: menduduki sempadan Kali Krukut, termasuk bangunan mewah di wilayah itu. Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama sudah memegang rancangan desain normalisasi Kali Krukut. Ahok menargetkan normalisasi Kali Krukut rampung tahun ini. Tentu ada kompensasi bagi warga yang memiliki sertifikat hak milik. Kalau tetap ngotot tidak mau pindah, Ahok akan membawa masalah tersebut ke meja hijau.