Jakarta: Partai Demokrat menyentil etika birokrasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) itu menelepon Heru terkait keluhan warga Jakarta.
"Apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi, etika birokrasi itu ya ada wilayah kerjanya masing-masing yang semestinya ini saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing," kata Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 27 Juni 2023.
Herman menuturkan gubernur tidak bisa mengkritik provinsi lain karena ada mekanisme serta tata cara birokrasi dalam menetapkan indikator keberhasilan kinerja suatu wilayah. Meskipun Ganjar hanya berkomunikasi, namun langkah dia dinilai sudah terekspose publik.
"Kalau kemudian terekspose kepada publik dan bahkan ketika birokrasinya ditabrak, saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya gitu ya," ujar Herman.
Anggota Komisi VI DPR itu menilai Ganjar mestinya mengurus Jawa Tengah terlebih dahulu. Terlebih, ia segera mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur.
"Di akhir-akhir masa jabatan sebagai gubernur tentu Jawa Tengah juga banyak persoalannya, banyak masalahnya, nah ini yang harus diselesaikan," ucap Herman.
Sebelumnya, Ganjar mengunjungi Pasar Anyar Bahari untuk mendengar aspirasi pedagang. Salah satu yang dikeluhkan, terkait retribusi bulanan yang tinggi.
Lantas, Ganjar menelepon Heru untuk menyampaikan uneg-uneg tersebut. Namun, Heru tidak menjawab panjang karena sedang di acara lain.
Ganjar kembali berusaha menelepon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Dalam pembicaraan itu, Joko mengajak koordinator pasar menemui dirinya untuk berdiskusi lebih lanjut.
Jakarta: Partai Demokrat menyentil etika birokrasi Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo yang menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP) itu menelepon Heru terkait keluhan warga Jakarta.
"Apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi, etika birokrasi itu ya ada wilayah kerjanya masing-masing yang semestinya ini saling menghormati pada wilayah kerjanya masing-masing," kata Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 27 Juni 2023.
Herman menuturkan gubernur tidak bisa mengkritik provinsi lain karena ada mekanisme serta tata cara birokrasi dalam menetapkan indikator keberhasilan kinerja suatu wilayah. Meskipun Ganjar hanya berkomunikasi, namun langkah dia dinilai sudah terekspose publik.
"Kalau kemudian terekspose kepada publik dan bahkan ketika birokrasinya ditabrak, saya kira ini juga semestinya menjadi evaluasi masing-masing dirinya gitu ya," ujar Herman.
Anggota Komisi VI DPR itu menilai Ganjar mestinya mengurus Jawa Tengah terlebih dahulu. Terlebih, ia segera mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur.
"Di akhir-akhir masa jabatan sebagai gubernur tentu Jawa Tengah juga banyak persoalannya, banyak masalahnya, nah ini yang harus diselesaikan," ucap Herman.
Sebelumnya,
Ganjar mengunjungi Pasar Anyar Bahari untuk mendengar aspirasi pedagang. Salah satu yang dikeluhkan, terkait retribusi bulanan yang tinggi.
Lantas, Ganjar menelepon Heru untuk menyampaikan uneg-uneg tersebut. Namun, Heru tidak menjawab panjang karena sedang di acara lain.
Ganjar kembali berusaha menelepon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Dalam pembicaraan itu, Joko mengajak koordinator pasar menemui dirinya untuk berdiskusi lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
