medcom.id, Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inggard Joshua bersyukur dengan digulirkannya hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Joshua, penggunaan hak angket oleh anggota DPRD dapat membuka seluruh permasalahan yang selama ini terjadi di Pemerintah Kota DKI Jakarta, termasuk dugaan kejanggalan dalam APBD DKI dalam kurun waktu 2012 hingga 2015.
"Kalau ada (kejanggalan APBD) sejak 2012 kenapa baru sekarang dilaporkan. Ini kalau tidak ada hak angket tidak akan terbuka," kata Inggard dalam Primetime News Metro TV di Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Politisi Partai NasDem ini tidak mengungkiri jika mungkin ada oknum DPRD yang bermain dana APBD DKI selama ini. "Mungkin saja ada oknum, mungkin saja. Kita kan di (Komisi) A, tidak tahu bagaimana di (Komisi) B, C atau D. Kita bersyukur dengan adanya angket ini terbuka semua. Karena kita harus tahu semua ini, supaya menjadi terang benderang," ujar dia.
Seandainya memang terbukti adanya oknum DPRD yang melakukan korupsi anggaran APBD, maka tindakan itu tak lepas dari adanya permainan yang dilakukan oleh oknum Pemda.
"Kalau ada oknum yang bermain kita bawa ke lembaga hukum. Tapi korupsi ini kan terjadi karena adanya permainan antara oknum eksekutif dan legislatif. Tidak bisa dilakukan legislatif sendiri," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inggard Joshua bersyukur dengan digulirkannya hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut Joshua, penggunaan hak angket oleh anggota DPRD dapat membuka seluruh permasalahan yang selama ini terjadi di Pemerintah Kota DKI Jakarta, termasuk dugaan kejanggalan dalam APBD DKI dalam kurun waktu 2012 hingga 2015.
"Kalau ada (kejanggalan APBD) sejak 2012 kenapa baru sekarang dilaporkan. Ini kalau tidak ada hak angket tidak akan terbuka," kata Inggard dalam Primetime News Metro TV di Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Politisi Partai NasDem ini tidak mengungkiri jika mungkin ada oknum DPRD yang bermain dana APBD DKI selama ini. "Mungkin saja ada oknum, mungkin saja. Kita kan di (Komisi) A, tidak tahu bagaimana di (Komisi) B, C atau D. Kita bersyukur dengan adanya angket ini terbuka semua. Karena kita harus tahu semua ini, supaya menjadi terang benderang," ujar dia.
Seandainya memang terbukti adanya oknum DPRD yang melakukan korupsi anggaran APBD, maka tindakan itu tak lepas dari adanya permainan yang dilakukan oleh oknum Pemda.
"Kalau ada oknum yang bermain kita bawa ke lembaga hukum. Tapi korupsi ini kan terjadi karena adanya permainan antara oknum eksekutif dan legislatif. Tidak bisa dilakukan legislatif sendiri," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
