medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di lahan pemerintah yang selama ini tidak digunakan. Sebab, karena keterbatasan waktu, anggaran pengadaan lahan RPTRA tidak dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2017.
"Karena waktunya tidak mencukupi, maka dimatikan. Artinya tidak ada pembelian lahan oleh wali kota, tapi kita ganti dengan optimalisasi lahan," kata Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 28 Agustus 2017.
Baca: Djarot Merasa Aneh Anggaran RPTRA Dimatikan
Djarot menjelaskan, sebenarnya DKI sudah punya lahan sendiri. Lahan tersebut akan dimanfaatkan menjadi RPTRA. "Akan dianggarkan untuk optimalisasi RPTRA, pemanfaatan RPTRA itu sudah masuk dalam KUA-RKA (Kebijakan Umum Anggaran-Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2018," kata Djarot.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati, menjabarkan tahun ini RPTRA tetap dibangun meski tanpa pengadaan lahan.
"Kita akan manfaatkan lahan-lahan yang sudah dibebaskan sejak 2013-2017. Serta mengoptimalkan aset-aset Pemprov DKI yang sudah ada, namun masih belum optimal difungsikan," ujar Tuty.
Baca: Pembangunan 100 RPTRA Ditargetkan Selesai Oktober
Rinciannya, di Pulau Seribu sebanyak 5 lokasi dengan nilai Rp8,4 miliar, di Jakarta Pusat 15 lokasi senilai Rp23,6 miliar, Jakarta Selatan 20 lokasi senilai Rp31,4 miliar.
"Di Jakarta Timur ada 20 lokasi senilai Rp31,4 miliar, Jakarta Utara ada 20 lokasi senilai Rp31,4 miliar, Jakarta Barat ada 20 lokasi Rp31,4 miliar. Total ada 100 lokasi dengan anggaran sebanyak Rp157,8 miliar," kata Tuty.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ObzWrzdk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di lahan pemerintah yang selama ini tidak digunakan. Sebab, karena keterbatasan waktu, anggaran pengadaan lahan RPTRA tidak dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) 2017.
"Karena waktunya tidak mencukupi, maka dimatikan. Artinya tidak ada pembelian lahan oleh wali kota, tapi kita ganti dengan optimalisasi lahan," kata Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 28 Agustus 2017.
Baca:
Djarot Merasa Aneh Anggaran RPTRA Dimatikan
Djarot menjelaskan, sebenarnya DKI sudah punya lahan sendiri. Lahan tersebut akan dimanfaatkan menjadi RPTRA. "Akan dianggarkan untuk optimalisasi RPTRA, pemanfaatan RPTRA itu sudah masuk dalam KUA-RKA (Kebijakan Umum Anggaran-Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2018," kata Djarot.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Tuty Kusumawati, menjabarkan tahun ini RPTRA tetap dibangun meski tanpa pengadaan lahan.
"Kita akan manfaatkan lahan-lahan yang sudah dibebaskan sejak 2013-2017. Serta mengoptimalkan aset-aset Pemprov DKI yang sudah ada, namun masih belum optimal difungsikan," ujar Tuty.
Baca:
Pembangunan 100 RPTRA Ditargetkan Selesai Oktober
Rinciannya, di Pulau Seribu sebanyak 5 lokasi dengan nilai Rp8,4 miliar, di Jakarta Pusat 15 lokasi senilai Rp23,6 miliar, Jakarta Selatan 20 lokasi senilai Rp31,4 miliar.
"Di Jakarta Timur ada 20 lokasi senilai Rp31,4 miliar, Jakarta Utara ada 20 lokasi senilai Rp31,4 miliar, Jakarta Barat ada 20 lokasi Rp31,4 miliar. Total ada 100 lokasi dengan anggaran sebanyak Rp157,8 miliar," kata Tuty.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
