medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta membuka mal pelayanan publik yang menjadi pusat segala jenis pengurusan izin dan dokumen. Mal tersebut merupakan pengembangan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dimiliki DKI Jakarta.
"Pak Jokowi sudah meletakkan dasar di DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan menggagas bikin PTSP, 2013 itu diwujudkan. Berasal dari ide pak Jokowi waktu itu gubernur Jakarta, dan oleh Pemprov DKI sampai sekarang dikembangkan," kata Djarot di Gedung Mal Pelayanan Publik, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 8 Oktober 2017.
Nama PTSP kemudian diperluas lagi menjadi Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta yang kini dikepalai oleh Edy Junaedi. "Sehingga berbagai pelayanan terkait penanaman modal dan investasi ada di satu pintu," tutur dia.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa menuturkan, mal pelayanan publik merupakan perpaduan sinergi berkumpulnya berbagai layanan publik. Tidak hanya pelayanan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, nantinya layanan dari Kabupaten, BUMN, BUMD dan pelayanan pihak swasta dapat diikutsertakan.
"Di DKI melalui serangkaian rapat yang tidak lama, atas arahan presiden yang ingin ada mal pelayanan publik. Tidak hanya pelayanan dari Pemprov DKI tetapi juga bergabung tujuh pihak kementerian dan lembaga yang akhirnya sudah bergabung," papar Diah.
Diah menyebut, berdirinya mal pelayanan publik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB). "Ini perluasan dari PTSP. Dalam waktu dekat Permenpan dapat dikuatkan dengan keluarnya Perpres (peraturan presiden)," ujar Diah.
Djarot saat melihat mal pelayanan publik - MTVN/Intan Fauzi
medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta membuka mal pelayanan publik yang menjadi pusat segala jenis pengurusan izin dan dokumen. Mal tersebut merupakan pengembangan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah dimiliki DKI Jakarta.
"Pak Jokowi sudah meletakkan dasar di DKI Jakarta pada tahun 2012 dengan menggagas bikin PTSP, 2013 itu diwujudkan. Berasal dari ide pak Jokowi waktu itu gubernur Jakarta, dan oleh Pemprov DKI sampai sekarang dikembangkan," kata Djarot di Gedung Mal Pelayanan Publik, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu 8 Oktober 2017.
Nama PTSP kemudian diperluas lagi menjadi Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta yang kini dikepalai oleh Edy Junaedi. "Sehingga berbagai pelayanan terkait penanaman modal dan investasi ada di satu pintu," tutur dia.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa menuturkan, mal pelayanan publik merupakan perpaduan sinergi berkumpulnya berbagai layanan publik. Tidak hanya pelayanan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, nantinya layanan dari Kabupaten, BUMN, BUMD dan pelayanan pihak swasta dapat diikutsertakan.
"Di DKI melalui serangkaian rapat yang tidak lama, atas arahan presiden yang ingin ada mal pelayanan publik. Tidak hanya pelayanan dari Pemprov DKI tetapi juga bergabung tujuh pihak kementerian dan lembaga yang akhirnya sudah bergabung," papar Diah.
Diah menyebut, berdirinya mal pelayanan publik sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB). "Ini perluasan dari PTSP. Dalam waktu dekat Permenpan dapat dikuatkan dengan keluarnya Perpres (peraturan presiden)," ujar Diah.
Djarot saat melihat mal pelayanan publik - MTVN/Intan Fauzi
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
