Rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta Selatan, Rabu 25 November 2015. Antara Foto/Widodo S. Jusuf

Warga Bukit Duri Gugat Surat Perintah Bongkar ke PTUN

Akmal Fauzi • 05 Januari 2016 18:20

medcom.id, Jakarta: Warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, menggugat surat perintah bongkar ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Rumah warga di Bukit Duri akan dibongkar untuk normalisasi Kali Ciliwung. Warga menilai, surat perintah bongkar yang dikeluarkan Kecamatan Tebet pada Senin 4 Januari, cacat hukum lantaran tidak sesuai Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Perwakilan warga Bukit Duri, Dedin, 44, mengatakan, pemerintah tidak pernah bermusyawarah dengan warga soal relokasi ke rumah susun. Hanya ada sekali sosialisasi di kantor kelurahan pada Desember lalu. Warga pun menolak pindah ke Rumah Susun Cipinang Besar Selatan (Cibesel) atau Pulogebang. "Warga tidak mau pindah karena takut ada perbedaan di Rusun Cibesel dan Pulogebang," kata Dedin di PTUN, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2015). Menurut Dedin, sebenarnya warga tidak menolak proyek normalisasi Kali Ciliwung. Namun, warga meminta Pemerintah Kota Jakarta Selatan membuat keputusan adil dan tidak sepihak. Dedin mengatakan, banyak warga Bukti Duri terdampak normalisasi Kali Ciliwung tidak mengantongi sertifikat atas tanah yang mereka tempati saat ini. Tapi, kata dia, warga punya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta jual beli. Surat-surat tersebut, menurut Dedin, menjadi bukti warga berhak atas tanah di Bukti Duri. Sementara itu, kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Oky Wiratama, mengatakan, tidak ada musyawarah sebelum pihak kelurahan mengeluarkan surat perintah bongkar. Padahal, dalam ketentuan UU Pengadaan Tanah, sebelum ada surat peringatan bongkar harus ada musyawarah, sosialisasi, dan surat peringatan I hingga III. "Camat hanya memberikan SP I dan II, kemudian langsung keluar surat peringatan bongkar. Ini tentu tidak adil, maka warga mengajukan gugatan untuk memperjuangkan haknya," ujar Oky. SP I keluar pada 18 Desember, 10 hari kemudian ada SP II. Kemarin, warga Bukit Duri dikejutkan dengan adanya surat perintah bongkar. Oky mengatakkan, warga meminta majelis hakim menunda penggusuran.

medcom.id, Jakarta: Warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, menggugat surat perintah bongkar ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Rumah warga di Bukit Duri akan dibongkar untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Warga menilai, surat perintah bongkar yang dikeluarkan Kecamatan Tebet pada Senin 4 Januari, cacat hukum lantaran tidak sesuai Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Perwakilan warga Bukit Duri, Dedin, 44, mengatakan, pemerintah tidak pernah bermusyawarah dengan warga soal relokasi ke rumah susun. Hanya ada sekali sosialisasi di kantor kelurahan pada Desember lalu.

Warga pun menolak pindah ke Rumah Susun Cipinang Besar Selatan (Cibesel) atau Pulogebang. "Warga tidak mau pindah karena takut ada perbedaan di Rusun Cibesel dan Pulogebang," kata Dedin di PTUN, Jakarta Timur, Selasa (5/1/2015).

Menurut Dedin, sebenarnya warga tidak menolak proyek normalisasi Kali Ciliwung. Namun, warga meminta Pemerintah Kota Jakarta Selatan membuat keputusan adil dan tidak sepihak.

Dedin mengatakan, banyak warga Bukti Duri terdampak normalisasi Kali Ciliwung tidak mengantongi sertifikat atas tanah yang mereka tempati saat ini. Tapi, kata dia, warga punya kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta jual beli.

Surat-surat tersebut, menurut Dedin, menjadi bukti warga berhak atas tanah di Bukti Duri.

Sementara itu, kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Oky Wiratama, mengatakan, tidak ada musyawarah sebelum pihak kelurahan mengeluarkan surat perintah bongkar. Padahal, dalam ketentuan UU Pengadaan Tanah, sebelum ada surat peringatan bongkar harus ada musyawarah, sosialisasi, dan surat peringatan I hingga III.

"Camat hanya memberikan SP I dan II, kemudian langsung keluar surat peringatan bongkar. Ini tentu tidak adil, maka warga mengajukan gugatan untuk memperjuangkan haknya," ujar Oky.

SP I keluar pada 18 Desember, 10 hari kemudian ada SP II. Kemarin, warga Bukit Duri dikejutkan dengan adanya surat perintah bongkar. Oky mengatakkan, warga meminta majelis hakim menunda penggusuran.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda