medcom.id, Jakarta: Ratusan warga menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka menggelar unjuk rasa menentang rencana penggusuran yang akan dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Demonstran sebagian besar warga kolong tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Penjaringan. Mereka menagih rencana pertemuan yang dijanjikan Komisi A DPRD DKI.
"Program penggusuran Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok merupakan upaya menyingkirkan kehidupan orang miskin di pinggiran kota," kata Marlo Sitompul, koordinator aksi, Selasa (5/4/2016).
Warga juga menolak pemberian rumah susun sewa (rusunawa). Menurut Marlo, pemberian rusunawa adalah upaya membunuh warga miskin secara perlahan-lahan.
Dia menilai, warga miskin korban penggusuran nanti semakin terjepit. Beban mereka pun akan tambah karena harus membayar sewa bulanan, air, dan listrik. Marlo meyakini penggusuran bukanlah solusi.
"Pemprov DKI dan Ahok harus membuka partisipasi yang adil dan setara dengan para korban," papar dia.
Warga juga menuntut tiga hal kepada Pemprov DKI maupun anggota Dewan. Pertama, mereka menuntut pemprov memberikan kesempatan tumbuh kembang rakyat miskin menata ulang ruang kota Jakarta, yang berkeadilan demi kepentingan dan kemajuan rakyat miskin.
Kedua, demokratisasi pemprov melalui pendalaman partisipasi rakyat Jakarta untuk mengendalikan serta menentukan kebijakan Pemprov DKI. Serta menuntut pemberian rusun gratis, terjangkau, sehat, layak, dan berkualitas.
medcom.id, Jakarta: Ratusan warga menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka menggelar unjuk rasa menentang rencana penggusuran yang akan dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Demonstran sebagian besar warga kolong tol Wiyoto Wiyono, Kelurahan Penjaringan. Mereka menagih rencana pertemuan yang dijanjikan Komisi A DPRD DKI.
"Program penggusuran Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Ahok merupakan upaya menyingkirkan kehidupan orang miskin di pinggiran kota," kata Marlo Sitompul, koordinator aksi, Selasa (5/4/2016).
Warga juga menolak pemberian rumah susun sewa (rusunawa). Menurut Marlo, pemberian rusunawa adalah upaya membunuh warga miskin secara perlahan-lahan.
Dia menilai, warga miskin korban penggusuran nanti semakin terjepit. Beban mereka pun akan tambah karena harus membayar sewa bulanan, air, dan listrik. Marlo meyakini penggusuran bukanlah solusi.
"Pemprov DKI dan Ahok harus membuka partisipasi yang adil dan setara dengan para korban," papar dia.
Warga juga menuntut tiga hal kepada Pemprov DKI maupun anggota Dewan. Pertama, mereka menuntut pemprov memberikan kesempatan tumbuh kembang rakyat miskin menata ulang ruang kota Jakarta, yang berkeadilan demi kepentingan dan kemajuan rakyat miskin.
Kedua, demokratisasi pemprov melalui pendalaman partisipasi rakyat Jakarta untuk mengendalikan serta menentukan kebijakan Pemprov DKI. Serta menuntut pemberian rusun gratis, terjangkau, sehat, layak, dan berkualitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
