Jakarta: DPRD DKI Jakarta lebih memprioritaskan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 ketimbang pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI. Pembahasan APBD lebih penting karena untuk kepentingan rakyat.
"Anggaran lebih penting karena menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra Muhammad Taufik di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Oktober 2019.
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masalah proses pemilihan wagub DKI dinomorduakan. Dia menilai Anies masih dapat bekerja tanpa wagub.
"Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum saja. Makanya kita bilang APBD dulu saja lah," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.
Namun, Taufik memastikan posisi wagub DKI bakal terisi sebelum tahun baru. Asalkan, PKS sebagai salah satu partai pengusung mau aktif menyosialisasikan percepatan pemilihan wagub.
"Tidak fair dong kalau kami yang dituntut untuk aktif. Lebih agresif, sementara PKS duduk-duduk saja," pungkasnya.
DPRD DKI terancam tak mendapat gaji selama enam bulan. Legislator DKI ditargetkan menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 pada 30 November 2019.
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Jakarta: DPRD DKI Jakarta lebih memprioritaskan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 ketimbang pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI. Pembahasan APBD lebih penting karena untuk kepentingan rakyat.
"Anggaran lebih penting karena menyangkut kehidupan masyarakat Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Gerindra Muhammad Taufik di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Oktober 2019.
Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masalah proses pemilihan wagub DKI dinomorduakan. Dia menilai Anies masih dapat bekerja tanpa wagub.
"Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum saja. Makanya kita bilang APBD dulu saja lah," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu.
Namun, Taufik memastikan posisi wagub DKI bakal terisi sebelum tahun baru. Asalkan, PKS sebagai salah satu partai pengusung mau aktif menyosialisasikan percepatan pemilihan wagub.
"Tidak
fair dong kalau kami yang dituntut untuk aktif. Lebih agresif, sementara PKS duduk-duduk saja," pungkasnya.
DPRD DKI terancam tak mendapat gaji selama enam bulan. Legislator DKI ditargetkan menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 pada 30 November 2019.
Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
