medcom.id, Jakarta: Panitia angket DPRD DKI Jakarta telah memanggil seluruh narasumber untuk dimintai keterangan terkait kasus pelimpahan RAPBD DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Anggota panitia angket, Prabowo Soenirman mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan cukup bukti dan keterangan dari tim ahli, terkait mekanisme pengiriman RAPBD DKI 2015 dan sikap Ahok sebagai pejabat publik.
"Semua sudah, hari ini panitia angket akan melaporkan hasil temuan investigasi kepada lima pimpinan DPRD DKI Jakarta," ujar Prabowo saat dihubungi, Senin (30/3/2015).
Terkait hasil temuan tim angket, Prabowo enggan menjawab. Dengan dilaporkannya hasil temuan tim angket, maka tugas panitia angket untuk penyelidikan berakhir. Pimpinan dewan tinggal menyerahkan hasil investigasi tim angket di rapat paripurna DPRD dan diserahkan kepada 106 anggota dewan.
"Hanya perumusan hasil temuan dan persiapan laporan panitia angket untuk paripurna saja," kata Prabowo.
Sebelumnya, DPRD Provinsi DKI Jakarta sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus APBD DKI 2015. 106 anggota setuju melakukan penyelidikan terkait kasus anggaran siluman yang selama ini digaungkan oleh Gubenur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Ahok dituding telah melanggar Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPRD.
medcom.id, Jakarta: Panitia angket DPRD DKI Jakarta telah memanggil seluruh narasumber untuk dimintai keterangan terkait kasus pelimpahan RAPBD DKI 2015 ke Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Anggota panitia angket, Prabowo Soenirman mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan cukup bukti dan keterangan dari tim ahli, terkait mekanisme pengiriman RAPBD DKI 2015 dan sikap Ahok sebagai pejabat publik.
"Semua sudah, hari ini panitia angket akan melaporkan hasil temuan investigasi kepada lima pimpinan DPRD DKI Jakarta," ujar Prabowo saat dihubungi, Senin (30/3/2015).
Terkait hasil temuan tim angket, Prabowo enggan menjawab. Dengan dilaporkannya hasil temuan tim angket, maka tugas panitia angket untuk penyelidikan berakhir. Pimpinan dewan tinggal menyerahkan hasil investigasi tim angket di rapat paripurna DPRD dan diserahkan kepada 106 anggota dewan.
"Hanya perumusan hasil temuan dan persiapan laporan panitia angket untuk paripurna saja," kata Prabowo.
Sebelumnya, DPRD Provinsi DKI Jakarta sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus APBD DKI 2015. 106 anggota setuju melakukan penyelidikan terkait kasus anggaran siluman yang selama ini digaungkan oleh Gubenur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Ahok dituding telah melanggar Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
