Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Gubernur Anies Baswedan segera mengesahkan kepala dinas (kadis) yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Ini mengingat posisi kadis berpengaruh pada pembuatan keputusan.
Politikus PDI Perjuangan juga menyinggung pengaruh masalah ini terhadap serapan anggaran. Dia khawatir bila banyak program yang tidak bisa dilaksanakan karena absennya kadis definitif.
"Didefinitifkan saja siapa orangnya," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018.
Menurut dia, posisi yang belum jelas bisa menyebabkan kegamangan pejabat terkait untuk membuat keputusan. "Bagaimana mau menetapkan? Dia (kadis) mau menggunakan anggaran, tapi kalau menurut DPRD itu salah dia enggak berani tanda tangan," ungkap dia.
Ada 18 kepala dinas yang berstatus pelaksana tugas. Beberapa di antaranya adalah kadis pendidikan, perumahan, pariwisata, bina marga, serta komunikasi, informatika, dan statistik.
Baca: Sandi akan Mengunjungi Moskow
Posisi kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga masih dijabat oleh plt. Nasib sama juga diterima pimpinan sejumlah badan seperti Badan Kepegawaian Daerah.
Hanya beberapa kadis yang sudah definitif. Mereka adalah Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dhany Sukma, Kadis Sosial Irmansyah, dan Kadis Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati.
Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak Gubernur Anies Baswedan segera mengesahkan kepala dinas (kadis) yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Ini mengingat posisi kadis berpengaruh pada pembuatan keputusan.
Politikus PDI Perjuangan juga menyinggung pengaruh masalah ini terhadap serapan anggaran. Dia khawatir bila banyak program yang tidak bisa dilaksanakan karena absennya kadis definitif.
"Didefinitifkan saja siapa orangnya," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Juli 2018.
Menurut dia, posisi yang belum jelas bisa menyebabkan kegamangan pejabat terkait untuk membuat keputusan. "Bagaimana mau menetapkan? Dia (kadis) mau menggunakan anggaran, tapi kalau menurut DPRD itu salah dia enggak berani tanda tangan," ungkap dia.
Ada 18 kepala dinas yang berstatus pelaksana tugas. Beberapa di antaranya adalah kadis pendidikan, perumahan, pariwisata, bina marga, serta komunikasi, informatika, dan statistik.
Baca: Sandi akan Mengunjungi Moskow
Posisi kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga masih dijabat oleh plt. Nasib sama juga diterima pimpinan sejumlah badan seperti Badan Kepegawaian Daerah.
Hanya beberapa kadis yang sudah definitif. Mereka adalah Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dhany Sukma, Kadis Sosial Irmansyah, dan Kadis Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
