medcom.id, Jakarta: Verifikasi yang dilakukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bukan hasil final. Anggaran itu harus dibahas kembali oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, penyisiran yang dilakukan Ahok harus berlangsung cepat. Sebab, hasil verifikasi itu masih harus dibahas dalam rapat Banggar.
"Kami berharap gubernur melakukan akselerasi lebih cepat, memberi dampingan. Semua perubahan harus kita bahas di Banggar," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).
Bestasri memaklumi penundaan tanda tangan yang dilakukan Gubernur. Memeriksa draft anggaran tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah kewajiban kepala daerah. "Semua masih proses (pembahasan Banggar), mungkin ada hal-hal yang harus diselaraskan," ujar Bestari.
Bestari bilang, verifikasi yang dilakukan Ahok bukan pelanggaran. Asal, yang direvisi sifatnya mendesak. "Selama itu masih dalam pembahasan Banggar baik pemotongan maupun perubahan yang sifatnya mendesak tidak masalah," katanya.
medcom.id, Jakarta: Verifikasi yang dilakukan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bukan hasil final. Anggaran itu harus dibahas kembali oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, penyisiran yang dilakukan Ahok harus berlangsung cepat. Sebab, hasil verifikasi itu masih harus dibahas dalam rapat Banggar.
"Kami berharap gubernur melakukan akselerasi lebih cepat, memberi dampingan. Semua perubahan harus kita bahas di Banggar," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (24/11/2015).
Bestasri memaklumi penundaan tanda tangan yang dilakukan Gubernur. Memeriksa draft anggaran tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah kewajiban kepala daerah. "Semua masih proses (pembahasan Banggar), mungkin ada hal-hal yang harus diselaraskan," ujar Bestari.
Bestari bilang, verifikasi yang dilakukan Ahok bukan pelanggaran. Asal, yang direvisi sifatnya mendesak. "Selama itu masih dalam pembahasan Banggar baik pemotongan maupun perubahan yang sifatnya mendesak tidak masalah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
