PKS DKI Sindir Ahok Soal Pergub Unjuk Rasa

medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) soal lokasi dan waktu unjuk rasa di Jakarta. Kebijakan tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ketua Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin. Dia mempertanyakan tindakan Ahok terkait Pergub tersebut. Nurdin menilai, peraturan yang tertuang dalam Pergub Nomor 228 Tahun 2015 itu harusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pihak terkait. Sehingga, tidak ada bias kewenangan saat mengeluarkan aturan. "Ini pak gubernur sebagai Menkopolhukam atau sebagai Gubernur DKI? Itu kan dia jadi rumit ya, dia bukan polisi, bukan Menkopolhukam," kata Selamat saat dihubungi, Minggu (1/11/2015). Jakarta, kata Nurdin, merupakan tempat yang strategis menyampaikan aspirasi. Jika Ahok ingin mengeluarkan peraturan soal penentuan tempat dan waktu demo harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. "Butuh ada koordinasi, diskusi dengan DPRD. Ibu Kota Negara ini kewenanganya bukan Gubernur tapi ada DPR, Presiden dan Kementerian di sini," ucap dia. Nurdin mengingatkan agar jangan ada aspirasi masyarakat yang tertaham karena diberlakukannya Pergub Nomor 228 Tahun 2015. Dia mendukung bila demonstrasi di Jakarta harus dibatasi tempat dan waktunya. Namun Ahok harus memberi rasionalisasi yang jelas. "Jadi menurut saya posisinya bertahap. Jadi jangan sampai kayak Singapura yang akhirnya otoriter. Jadi kalau misalkan cuma tiga tempat, itu kita harus tahu dasarnya apa," kata dia.