medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Umum menyiapkan dana Rp80 juta untuk membiayai gerakan basmi tikus (GBT). Kalau kurang, Pemprov DKI bisa menggunakan dana pembasmian hama dari Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.
“Rp80 juta itu ada di Biro Umum, kita sudah cek. Termasuk dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kita sisir mana yang memungkinkan untuk pembasmian hama,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).
Djarot menambahkan, program GBT akan diuji coba tahun ini. Jika berhasil, gerakan tersebut dilanjutkan tahun depan. "Enggak mahal kok. Bayangkan, kalau Rp80 juta saja sebagai gambaran, itu setara dengan 40 ribu tikus," ujar Djarot.
Djarot mengungkapkan, esensi program GBT adalah membasmi sesuatu sebelum terjadi hal yang buruk. "Jangan kamu tangkap noise-nya dong, tapi voice-nya yang kamu tangkap," kata Djarot.
Pemprov DKI Jakarta, kata Djarot, akan membasmi tikus jenis apapun yang merugikan, termasuk tikus korupsi di pemerintahan. "Ini kan warning, jangankan tikus di kantor, tikus sungguhan pun kita basmi," kata Djarot.
Djarot mengatakan, dirinya komitmen untuk membersihkan birokrasi secara profesional dan konsisten. Dengan demikian pemerintahan yang bersih dan transparan bisa terwujud. "Teman-teman di birokrasi ada kebijakan gaji kita naikan, supaya enggak ada tikus," kata Djarot.
Wali Kota Blitar itu mengatakan, jenis tikus yang paling berbahaya adalah tikus berkepala hitam yang rakus. "Karena dia makan apapun juga. Aspal dia makan, alat berat dia makan, solar juga dia makan, itu juga harus kita berantas," ujar Djarot.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNxJGx1k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Umum menyiapkan dana Rp80 juta untuk membiayai gerakan basmi tikus (GBT). Kalau kurang, Pemprov DKI bisa menggunakan dana pembasmian hama dari Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.
“Rp80 juta itu ada di Biro Umum, kita sudah cek. Termasuk dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kita sisir mana yang memungkinkan untuk pembasmian hama,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2016).
Djarot menambahkan, program GBT akan diuji coba tahun ini. Jika berhasil, gerakan tersebut dilanjutkan tahun depan. "Enggak mahal kok. Bayangkan, kalau Rp80 juta saja sebagai gambaran, itu setara dengan 40 ribu tikus," ujar Djarot.
Djarot mengungkapkan, esensi program GBT adalah membasmi sesuatu sebelum terjadi hal yang buruk. "Jangan kamu tangkap noise-nya dong, tapi voice-nya yang kamu tangkap," kata Djarot.
Pemprov DKI Jakarta, kata Djarot, akan membasmi tikus jenis apapun yang merugikan, termasuk tikus korupsi di pemerintahan. "Ini kan
warning, jangankan tikus di kantor, tikus sungguhan pun kita basmi," kata Djarot.
Djarot mengatakan, dirinya komitmen untuk membersihkan birokrasi secara profesional dan konsisten. Dengan demikian pemerintahan yang bersih dan transparan bisa terwujud. "Teman-teman di birokrasi ada kebijakan gaji kita naikan, supaya enggak ada tikus," kata Djarot.
Wali Kota Blitar itu mengatakan, jenis tikus yang paling berbahaya adalah tikus berkepala hitam yang rakus. "Karena dia makan apapun juga. Aspal dia makan, alat berat dia makan, solar juga dia makan, itu juga harus kita berantas," ujar Djarot.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
