medcom.id, Jakarta: APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015 sudah disahkan oleh DPRD sebesar Rp73,08 triliun. APBD 2015 akan diprioritaskan untuk mengatasi banjir. Anggaran tahun ini juga untuk membeli tanah guna membuka ruang terbuka hijau.
"Banjir, tanggul-tanggul, jalanan, beli tanah. Prioritas itu beli tanah untuk ruang terbuka hijau. Jadi banyak sekali peta-peta kita termasuk waduk kita belum bayar. Jadi sekarang kita fokuskan kita beli, termasuk sekolah-sekolah," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).
Selebihnya, anggaran APBD akan dialokasikan untuk pendidikan. Pos ini mendapat porsi 27 persen dari total APBD DKI tahun ini. Seperti subsidi untuk peserta didik yang kurang mampu.
"Termasuk KJP (Kartu Jakarta Pintar), jadi kan ada dari KPK temuan tidak boleh crosing BOP ke sekolah-sekolah. Akhirnya kita batalkan tapi kan fakta di lapangan banyak orang miskin tidak bisa sekolah kan? Jadi ya udah kita kasih pada dia sehingga sekolah swasta menarik iuran sekolah, iuran sekolah yang sesuai dengan sekolahnya. Dia dapet duit untuk bayar sekolah," jelas Ahok.
Penggunaan dana dalam program KJP ini nantinya tidak dapat digunakan dengan transaksi tunai. Setiap transaksi, harus dilakukan secara elektronik.
"Bayar uang sekolah semua tuh debet. Kalau bayar kontan kita kasih Rp800 ribu sebulan, Rp6,6 juta setahun langsung beli motor dia begitu terima," tutur Ahok.
medcom.id, Jakarta: APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2015 sudah disahkan oleh DPRD sebesar Rp73,08 triliun. APBD 2015 akan diprioritaskan untuk mengatasi banjir. Anggaran tahun ini juga untuk membeli tanah guna membuka ruang terbuka hijau.
"Banjir, tanggul-tanggul, jalanan, beli tanah. Prioritas itu beli tanah untuk ruang terbuka hijau. Jadi banyak sekali peta-peta kita termasuk waduk kita belum bayar. Jadi sekarang kita fokuskan kita beli, termasuk sekolah-sekolah," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).
Selebihnya, anggaran APBD akan dialokasikan untuk pendidikan. Pos ini mendapat porsi 27 persen dari total APBD DKI tahun ini. Seperti subsidi untuk peserta didik yang kurang mampu.
"Termasuk KJP (Kartu Jakarta Pintar), jadi kan ada dari KPK temuan tidak boleh crosing BOP ke sekolah-sekolah. Akhirnya kita batalkan tapi kan fakta di lapangan banyak orang miskin tidak bisa sekolah kan? Jadi ya udah kita kasih pada dia sehingga sekolah swasta menarik iuran sekolah, iuran sekolah yang sesuai dengan sekolahnya. Dia dapet duit untuk bayar sekolah," jelas Ahok.
Penggunaan dana dalam program KJP ini nantinya tidak dapat digunakan dengan transaksi tunai. Setiap transaksi, harus dilakukan secara elektronik.
"Bayar uang sekolah semua tuh debet. Kalau bayar kontan kita kasih Rp800 ribu sebulan, Rp6,6 juta setahun langsung beli motor dia begitu terima," tutur Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
