medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Fraksi NasDem tidak akan ikut menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang digulirkan panitia angket dalam paripurna terkait kasus APBD DKI 2015. Sebab, proses angket dinilai cacat prosedur.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus mengatakan, pihaknya menemukan kesalahan prosedur yang dilakukan panitia angket dalam menetapkan kesimpulan akhir.
“Kami tidak akan menyetujui. Tim angket tidak mengundang gubernur untuk dimintai keterangan. Padahal, sejumlah saksi dan pakar diundang. Saya rasa ini tidak adil,” kata Bestari, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2015).
Menurutnya, kinerja tim angket tidak transparan dan penuh kejanggalan, karena gubernur dinyatakan bersalah tanpa diberi kesempatan melakukan pembelaan.
“Memang tidak diwajibkan memanggil gubernur, Depdagri, tetapi jika mau transparan harusnya dipanggil, informasikan kepada publik. Kesimpulan tim angket ini sangat janggal,” katanya.
Seperti diketahui, Tim Angket DPRD DKI Jakarta merekomendasikan dan meminta Mahkamah Agung serta Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari jabatanya. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna penyampaian hasil investigasi Tim Angket DPRD DKI yang dilakukan pada Senin 6 April.
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Fraksi NasDem tidak akan ikut menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) yang digulirkan panitia angket dalam paripurna terkait kasus APBD DKI 2015. Sebab, proses angket dinilai cacat prosedur.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus mengatakan, pihaknya menemukan kesalahan prosedur yang dilakukan panitia angket dalam menetapkan kesimpulan akhir.
“Kami tidak akan menyetujui. Tim angket tidak mengundang gubernur untuk dimintai keterangan. Padahal, sejumlah saksi dan pakar diundang. Saya rasa ini tidak adil,” kata Bestari, di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2015).
Menurutnya, kinerja tim angket tidak transparan dan penuh kejanggalan, karena gubernur dinyatakan bersalah tanpa diberi kesempatan melakukan pembelaan.
“Memang tidak diwajibkan memanggil gubernur, Depdagri, tetapi jika mau transparan harusnya dipanggil, informasikan kepada publik. Kesimpulan tim angket ini sangat janggal,” katanya.
Seperti diketahui, Tim Angket DPRD DKI Jakarta merekomendasikan dan meminta Mahkamah Agung serta Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dari jabatanya. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna penyampaian hasil investigasi Tim Angket DPRD DKI yang dilakukan pada Senin 6 April.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
