medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan menjawab kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta. Ia melemparkan masalah itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjawab.
"Nanti pak Anies yang akan jawab," kata Sandi saat ditanya wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2017.
Baik Anies maupun Sandi masih terlihat enggan membahas reklamasi. Hal itu terlihat dari absennya Sandi di pembahasan reklamasi yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Kemaritiman.
Sementara Anies sempat bergeming saat ditanya soal reklamasi. "Itu nanti, nanti ada waktunya (untuk menjawab)," kata Anies singkat, Selasa 17 Oktober 2017.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono tak mempermasalahkan penolakan Anies-Sandi soal reklamasi Teluk Jakarta.
"Boleh saja dia menentang. Tapi, dalam bahasa birokrasi tidak seperti itu karena tidak ada siapa pun kepala daerah yang menentang kebijakan strategis pemerintah pusat," kata Sumarsono, Jumat 20 Oktober 2017.
Pemerintah pusat resmi mencabut moratorium pembangunan Pulau C, D, dan G Rekamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017. Pembangunan 17 pulau di Pantai Utara Jakarta dapat dilanjutkan.
Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pencabutan dilakukan karena pembangunan ini dianggap sudah sesuai kajian dan prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta pasangan Anies-Sandi menolak reklamasi. Berdasarkan kajian tim Anies-Sandi, ada alasan kuat bagi pasangan ini untuk menolak proyek yang sudah berjalan bertahun-tahun itu.
medcom.id, Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan menjawab kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta. Ia melemparkan masalah itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjawab.
"Nanti pak Anies yang akan jawab," kata Sandi saat ditanya wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2017.
Baik Anies maupun Sandi masih terlihat enggan membahas reklamasi. Hal itu terlihat dari absennya Sandi di pembahasan reklamasi yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Kemaritiman.
Sementara Anies sempat bergeming saat ditanya soal reklamasi. "Itu nanti, nanti ada waktunya (untuk menjawab)," kata Anies singkat, Selasa 17 Oktober 2017.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono tak mempermasalahkan penolakan Anies-Sandi soal reklamasi Teluk Jakarta.
"Boleh saja dia menentang. Tapi, dalam bahasa birokrasi tidak seperti itu karena tidak ada siapa pun kepala daerah yang menentang kebijakan strategis pemerintah pusat," kata Sumarsono, Jumat 20 Oktober 2017.
Pemerintah pusat resmi mencabut moratorium pembangunan Pulau C, D, dan G Rekamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017. Pembangunan 17 pulau di Pantai Utara Jakarta dapat dilanjutkan.
Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pencabutan dilakukan karena pembangunan ini dianggap sudah sesuai kajian dan prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta pasangan Anies-Sandi menolak reklamasi. Berdasarkan kajian tim Anies-Sandi, ada alasan kuat bagi pasangan ini untuk menolak proyek yang sudah berjalan bertahun-tahun itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
