medcom.id, Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diminta mempublikasikan hasil audit tim independen bentukannya. Hal itu perlu dilakukan agar semua terjabarkan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Arie Budhiman membantah ada anggaran siluman sebesar Rp 1,58 milik Disdik DKI dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
"Sekarang sudah dengan sistem e-Budgeting dan sangat transparan, jadi tidak mungkin ada anggaran tanpa nomenklatur atau tanpa jenis kegiatannya," kata Arie kepada Metrotvnews.com, Selasa (2/12/2015).
Arie mempertanyakan temuan Prasetio. Ia menilai, tidak mungkin dengan sistem yang transparan masih ada anggaran yang tak memiliki nama. "Minta penjelasan saja sama pak Pras. Di seluruh dunia juga tidak ada deh! Nalarnya tidak ketemu," tegas Arie.
Arie menjelaskan, draf KUA-PPAS Dinas Pendidikan sudah diperiksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jika ada kecurangan, pasti sudah dibeberkan oleh Ahok. "Kalau memang ada anggaran dengan nilai yang fantastis seperti itu, pasti sudah ditemukan," ujarnya.
Sebelumnya Pras membentuk tim auditor independen untuk memeriksa draf KUA-PPAS 2016. Dalam temuan itu, anggaran terbesar tanpa nomenklatur terdapat pada Dinas Pendidikan senilai Rp1,58 triliun.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi diminta mempublikasikan hasil audit tim independen bentukannya. Hal itu perlu dilakukan agar semua terjabarkan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Arie Budhiman membantah ada anggaran siluman sebesar Rp 1,58 milik Disdik DKI dalam draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.
"Sekarang sudah dengan sistem e-Budgeting dan sangat transparan, jadi tidak mungkin ada anggaran tanpa nomenklatur atau tanpa jenis kegiatannya," kata Arie kepada Metrotvnews.com, Selasa (2/12/2015).
Arie mempertanyakan temuan Prasetio. Ia menilai, tidak mungkin dengan sistem yang transparan masih ada anggaran yang tak memiliki nama. "Minta penjelasan saja sama pak Pras. Di seluruh dunia juga tidak ada deh! Nalarnya tidak ketemu," tegas Arie.
Arie menjelaskan, draf KUA-PPAS Dinas Pendidikan sudah diperiksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jika ada kecurangan, pasti sudah dibeberkan oleh Ahok. "Kalau memang ada anggaran dengan nilai yang fantastis seperti itu, pasti sudah ditemukan," ujarnya.
Sebelumnya Pras membentuk tim auditor independen untuk memeriksa draf KUA-PPAS 2016. Dalam temuan itu, anggaran terbesar tanpa nomenklatur terdapat pada Dinas Pendidikan senilai Rp1,58 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
