medcom.id, Jakarta: Kelurahan Lebak Bulus mengaku tak pernah mendapatkan laporan kepemilikan lahan PD Pembangunan Sarana Jaya di wilayahnya. Padahal PD Sarana Jaya diketahui memiliki lahan di area Lebak Bulus sejak tahun 1974.
"Sarana Jaya belum pernah ke Kelurahan menyatakan soal lahan. Makanya kita enggak tahu. Kalau tahu enggak mungkin dikasih," kata Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lebak Bulus, Eko Yulianto kepada Metrotvnews.com di Jalan Manunggal Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2015).
Eko menjelaskan, meskipun pihak Sarana Jaya tak menempati lahan tersebut, setidaknya harus ada pelaporan ke pihak Kelurahan. Sehingga kesempatan itu tak seharusnya dipergunakan salah satu oknum untuk mengklaim lahan Saran Jaya sebagai milik warga.
"Malah ketua RW 03, Damiri yang lapor ke kelurahan dengan menyatakan lahan itu milik warga," terangnya.
Damiri kini menjadi salah satu dari 5 tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya pada kasus korupsi normalisasi Kali Pesanggrahan. Adapun orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut adalah Abdulah dan Jaenilan. Keduanya diketahui telah meninggal dunia karena sakit.
Korupsi proyek normalisasi Kali Pesanggrahan awalnya dilakukan dengan membuat surat tanah palsu berupa girik atau surat ketetapan pajak hasil bumi (SKPHB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat keterangan tidak sengketa, dan keterangan ahli waris.
Dua lokasi seluas 9.400 m2 dan 8.000 m2 yang suratnya dipalsukan berada di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Pemerintah seharusnya tidak perlu membayar, karena lahan itu milik negara. Karena adanya pemalsuan, pemerintah rugi hingga Rp 32,8 miliar.
Mereka disangkakan melanggar UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 KUHP.
medcom.id, Jakarta: Kelurahan Lebak Bulus mengaku tak pernah mendapatkan laporan kepemilikan lahan PD Pembangunan Sarana Jaya di wilayahnya. Padahal PD Sarana Jaya diketahui memiliki lahan di area Lebak Bulus sejak tahun 1974.
"Sarana Jaya belum pernah ke Kelurahan menyatakan soal lahan. Makanya kita enggak tahu. Kalau tahu enggak mungkin dikasih," kata Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lebak Bulus, Eko Yulianto kepada
Metrotvnews.com di Jalan Manunggal Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2015).
Eko menjelaskan, meskipun pihak Sarana Jaya tak menempati lahan tersebut, setidaknya harus ada pelaporan ke pihak Kelurahan. Sehingga kesempatan itu tak seharusnya dipergunakan salah satu oknum untuk mengklaim lahan Saran Jaya sebagai milik warga.
"Malah ketua RW 03, Damiri yang lapor ke kelurahan dengan menyatakan lahan itu milik warga," terangnya.
Damiri kini menjadi salah satu dari 5 tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya pada kasus korupsi normalisasi Kali Pesanggrahan. Adapun orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut adalah Abdulah dan Jaenilan. Keduanya diketahui telah meninggal dunia karena sakit.
Korupsi proyek normalisasi Kali Pesanggrahan awalnya dilakukan dengan membuat surat tanah palsu berupa girik atau surat ketetapan pajak hasil bumi (SKPHB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat keterangan tidak sengketa, dan keterangan ahli waris.
Dua lokasi seluas 9.400 m2 dan 8.000 m2 yang suratnya dipalsukan berada di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Pemerintah seharusnya tidak perlu membayar, karena lahan itu milik negara. Karena adanya pemalsuan, pemerintah rugi hingga Rp 32,8 miliar.
Mereka disangkakan melanggar UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ALB)
