Jakarta: DPRD DKI Jakarta menyoroti program rumah beruang muka (DP) Rp0 dalam rapat paripurna pandangan fraksi terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Fraksi PKB DPRD DKI menilai syarat pembelian rumah DP Rp0 memberatkan.
"Pembeli harus mempunyai gaji sekitar Rp 7 juta. Sementara, buruh di DKI Jakarta saja UMP-nya hanya kurang lebih Rp3,6 juta," kata anggota Fraksi PKB DKI Abdul Azis saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin, 2 April 2018.
Abdul meminta Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, memperhatikan masalah ini. Abdul mempertanyakan bagaimana Pemprov DKI menangani masalah tersebut.
"Apakah program rumah DP Rp0 ini masih bisa dianggap solusi bagi warga Jakarta atau malah blunder? Mohon penjelasannya," ujar Abdul.
PKB juga meminta Anies-Sandi segera memperjelas aturan mengenai syarat pembelian rumah DP nol rupiah. Dengan demikian, program tersebut betul-betul menjadi solusi bagi warga Jakarta, khususnya yang tidak mampu.
Aturan program rumah DP nol rupiah juga menjadi sorotan Fraksi Hanura DPRD DKI. Anggota Fraksi Hanura DKI Syarifuddin menyampaikan payung hukum untuk merealisasikan program itu belum jelas.
Baca: Pendaftaran Pembelian Hunian DP 0% Belum Dibuka
Menurut Syarifuddin, eksekutif mestinya terlebih dahulu memiliki payung hukum berupa perda atau pergub terkait program itu. Utamanya, menyangkut mekanisme dan prosedur pembangunan, skema pembayaran, maupun pembiayaannya yang berasal dari APBD DKI Jakarta.
Mengenai pembiayaan, lanjut Syarifuddin, alokasi biaya untuk kredit perumahan DP Rp0 harus disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia. "Kami menyayangkan, kebijakan ini nampaknya dilakukan tanpa perencanaan, formulasi yang matang, serta cenderung dipaksakan," ujar Syarifuddin.
Jakarta: DPRD DKI Jakarta menyoroti program rumah beruang muka (DP) Rp0 dalam rapat paripurna pandangan fraksi terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Fraksi PKB DPRD DKI menilai syarat pembelian rumah DP Rp0 memberatkan.
"Pembeli harus mempunyai gaji sekitar Rp 7 juta. Sementara, buruh di DKI Jakarta saja UMP-nya hanya kurang lebih Rp3,6 juta," kata anggota Fraksi PKB DKI Abdul Azis saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin, 2 April 2018.
Abdul meminta Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, memperhatikan masalah ini. Abdul mempertanyakan bagaimana Pemprov DKI menangani masalah tersebut.
"Apakah program rumah DP Rp0 ini masih bisa dianggap solusi bagi warga Jakarta atau malah blunder? Mohon penjelasannya," ujar Abdul.
PKB juga meminta Anies-Sandi segera memperjelas aturan mengenai syarat pembelian rumah DP nol rupiah. Dengan demikian, program tersebut betul-betul menjadi solusi bagi warga Jakarta, khususnya yang tidak mampu.
Aturan program rumah DP nol rupiah juga menjadi sorotan Fraksi Hanura DPRD DKI. Anggota Fraksi Hanura DKI Syarifuddin menyampaikan payung hukum untuk merealisasikan program itu belum jelas.
Baca: Pendaftaran Pembelian Hunian DP 0% Belum Dibuka
Menurut Syarifuddin, eksekutif mestinya terlebih dahulu memiliki payung hukum berupa perda atau pergub terkait program itu. Utamanya, menyangkut mekanisme dan prosedur pembangunan, skema pembayaran, maupun pembiayaannya yang berasal dari APBD DKI Jakarta.
Mengenai pembiayaan, lanjut Syarifuddin, alokasi biaya untuk kredit perumahan DP Rp0 harus disesuaikan dengan peraturan Bank Indonesia. "Kami menyayangkan, kebijakan ini nampaknya dilakukan tanpa perencanaan, formulasi yang matang, serta cenderung dipaksakan," ujar Syarifuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
