Jakarta: Polda Metro Jaya berharap penerapan electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, segera diterapkan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, penerapan ERP bisa mengurai kemacetan.
Menurut Halim, saat ini diperkirakaan ada 20 juta kendaraan perhari yang melintas di ibu kota.
"Kalau bisa ERP dipercepat, tapi semuanya adalah kewenangan dari pemprov DKI Jakarta," kata Halim di Polda Metro Jaya, Senin, 26 Maret 2018.
Halim menjelaskan, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan sistem tilang elektronik jika ERP diterapkan. Menurut Halim, keberadaan ERP juga secara tidak langsung mendukung masyarakat menggunakan alat transportasi umum.
Baca: DKI Belum Kaji Penerapan ERP di Perbatasan Kota
"Kan perlu adanya infrastruktur pendukung dan sekarang masih dibangun seperti LRT, MRT dan yang lainnya," ungkap Halim.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berencana menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di perbatasan Ibu Kota. Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum melakukan kajian usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) itu.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, kebijakan tersebut harus melibatkan pemerintah daerah kota penyangga.
"Belum ada kajiannya. Jadi tidak bisa bicara banyak. Itu kan harus dibicarakan secara komprehensif tidak hanya untuk kepentingan DKI tapi juga kepentingan pemerintah kota penyangga," kata Andri.
Jakarta: Polda Metro Jaya berharap penerapan electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, segera diterapkan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, penerapan ERP bisa mengurai kemacetan.
Menurut Halim, saat ini diperkirakaan ada 20 juta kendaraan perhari yang melintas di ibu kota.
"Kalau bisa ERP dipercepat, tapi semuanya adalah kewenangan dari pemprov DKI Jakarta," kata Halim di Polda Metro Jaya, Senin, 26 Maret 2018.
Halim menjelaskan, Ditlantas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan sistem tilang elektronik jika ERP diterapkan. Menurut Halim, keberadaan ERP juga secara tidak langsung mendukung masyarakat menggunakan alat transportasi umum.
Baca: DKI Belum Kaji Penerapan ERP di Perbatasan Kota
"Kan perlu adanya infrastruktur pendukung dan sekarang masih dibangun seperti LRT, MRT dan yang lainnya," ungkap Halim.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berencana menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di perbatasan Ibu Kota. Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum melakukan kajian usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) itu.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, kebijakan tersebut harus melibatkan pemerintah daerah kota penyangga.
"Belum ada kajiannya. Jadi tidak bisa bicara banyak. Itu kan harus dibicarakan secara komprehensif tidak hanya untuk kepentingan DKI tapi juga kepentingan pemerintah kota penyangga," kata Andri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
