Jakarta: Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta mencapai 45,40 persen atau Rp3,27 triliun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menganggarkan Rp7,21 triliun untuk belanja bansos lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
"Besarnya nilai anggaran dan realisasi belanja bansos yang sudah didistribusikan oleh Pemprov DKI, menjadikan Pemprov DKI nomor satu di tingkat nasional," kata pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Pemprov DKI Jakarta, Suharti Sutar, di Jakarta, Minggu, 8 Agustus 2021.
Suharti memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Masyarakat terdampak pandemi covid-19 membutuhkan bantuan tersebut.
"Berbagai program bansos akan terus didistribusikan oleh Pemprov DKI Jakarta secara cermat dan cepat kepada masyarakat," ujar Suharti.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, mengatakan salah satu program bansos yang sudah berjalan yakni Bantuan Sosial Tunai (BST). Program ini sudah dilaksanakan dari tahap 1 sampai 6.
(Baca: DKI Kebut Perbaikan Data Ganda Penerima Bansos)
"Selain program pemberian BST, Dinsos DKI juga memiliki berbagai program bansos lain yang tujuannya membantu meringankan beban ekonomi di masyarakat," ucap Premi.
Bansos yang disalurkan Dinas Sosial DKI Jakarta yakni bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pemilik Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Bansos juga diberikan bagi masyarakat isolasi mandiri (isoman).
"Bantuan isoman diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta terkonfirmasi positif covid-19 melalui permohonan lurah terdiri dari beras 20 kg, mi instan 1 dus, ikan kaleng 7 buah, minyak goreng 2 kg, biskuit 1 kaleng," terang Premi.
Berikutnya, BST bagi masyarakat terdampak covid-19 dan bansos non tunai berupa beras 10 kilogram. Lalu, bansos penyediaan makanan siap saji berupa katering makanan untuk pasien tanpa gejala dan petugas di lokasi pusat isolasi covid-19.
Jakarta: Realisasi belanja
bantuan sosial (bansos) di
DKI Jakarta mencapai 45,40 persen atau Rp3,27 triliun. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menganggarkan Rp7,21 triliun untuk belanja bansos lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
"Besarnya nilai anggaran dan realisasi belanja bansos yang sudah didistribusikan oleh Pemprov DKI, menjadikan Pemprov DKI nomor satu di tingkat nasional," kata pelaksana tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Pemprov DKI Jakarta, Suharti Sutar, di Jakarta, Minggu, 8 Agustus 2021.
Suharti memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Masyarakat terdampak pandemi covid-19 membutuhkan bantuan tersebut.
"Berbagai program bansos akan terus didistribusikan oleh Pemprov DKI Jakarta secara cermat dan cepat kepada masyarakat," ujar Suharti.
Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, mengatakan salah satu program bansos yang sudah berjalan yakni Bantuan Sosial Tunai (BST). Program ini sudah dilaksanakan dari tahap 1 sampai 6.
(Baca:
DKI Kebut Perbaikan Data Ganda Penerima Bansos)
"Selain program pemberian BST, Dinsos DKI juga memiliki berbagai program bansos lain yang tujuannya membantu meringankan beban ekonomi di masyarakat," ucap Premi.
Bansos yang disalurkan Dinas Sosial DKI Jakarta yakni bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pemilik Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Bansos juga diberikan bagi masyarakat isolasi mandiri (isoman).
"Bantuan isoman diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta terkonfirmasi positif covid-19 melalui permohonan lurah terdiri dari beras 20 kg, mi instan 1 dus, ikan kaleng 7 buah, minyak goreng 2 kg, biskuit 1 kaleng," terang Premi.
Berikutnya, BST bagi masyarakat terdampak covid-19 dan bansos non tunai berupa beras 10 kilogram. Lalu, bansos penyediaan makanan siap saji berupa katering makanan untuk pasien tanpa gejala dan petugas di lokasi pusat isolasi covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
