medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghormati langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melapor dugaan potensi korupsi dalam APBD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Harus kita hargai apapun keputusan yang diambil," ujar Tjahjo saat melalui pesan singkat, Minggu (1/3/2015).
Selain menghormati langkah Ahok, Tjahjo pun menghormati pengajuan hak angket yang diwacanakan DPRD DKI Jakarta. Sebab, kata Tjahjo, hak angket juga bisa membuka dugaan permainan dalam perencanaan APBD. "Dalam angket yang terbuka dan penyeledikan KPK akan terbuka," sebut Tjahjo.
Tjahjo menilai, kedua hakl tersebut penting dilakukan sebab berkaitan dengan masalah anggaran yang diputuskan bersama. "Mana yang perlu diluruskan nantinya. Apapun terkait anggaran keputusan bersama antara Gubernur dan DPRD," tukas dia.
Diketahui sebelumnya, Ahok melaporkan dugaan markup dalam APBD DKI Jakarta ke KPK. Ahok menyatakan, punya bukti jika markup dilakukan sejak 2012 hingga 2015. Dia pun mengisyaratkan, markup dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta.
medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghormati langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melapor dugaan potensi korupsi dalam APBD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Harus kita hargai apapun keputusan yang diambil," ujar Tjahjo saat melalui pesan singkat, Minggu (1/3/2015).
Selain menghormati langkah Ahok, Tjahjo pun menghormati pengajuan hak angket yang diwacanakan DPRD DKI Jakarta. Sebab, kata Tjahjo, hak angket juga bisa membuka dugaan permainan dalam perencanaan APBD. "Dalam angket yang terbuka dan penyeledikan KPK akan terbuka," sebut Tjahjo.
Tjahjo menilai, kedua hakl tersebut penting dilakukan sebab berkaitan dengan masalah anggaran yang diputuskan bersama. "Mana yang perlu diluruskan nantinya. Apapun terkait anggaran keputusan bersama antara Gubernur dan DPRD," tukas dia.
Diketahui sebelumnya, Ahok melaporkan dugaan markup dalam APBD DKI Jakarta ke KPK. Ahok menyatakan, punya bukti jika markup dilakukan sejak 2012 hingga 2015. Dia pun mengisyaratkan, markup dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
