medcom.id, Jakarta: Tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melaporkan dana siluman APBD 2015 versi DPRD DKI ke KPK dan melakukan sistim e-budgeting diapresiasi Anggota DPD RI, A.M. Fatwa. Politisi PAN ini mengaku pertama melihat sikap gubernur seperti ini.
"Baru Ahok, gubernur yang ingin melakukan terobosan seperti ini. Apa yang dilakukannya menjadi barometer upaya penyelesaian potensi korupsi yang baik, sifatnya antisipasi," kata A. M. Fatwa dalam diskusi di Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).
Namun, ia menyayangkan langkah Ahok malah memperuncing kisruh yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di DKI. "Masalah ini menjadi runcung ketika, gubernur melaporkan kepada KPK tapi pihak DPRD juga melaporkan kepada Bareskrim terkait hal yang tidak mengenakkan," ujar dia.
Ia berharap, DPRD dan Ahok segera menyelesaikan masalah dengan mencari jalan keluar terbaik. Menurutnya, jika tidak ada titik temu dan akhirnya harus menggunakan APBD 2014, dirinya menilai tak masalah.
"Semua harus berakhir dengan satu sistem yang lebih baik. Tak masalah gunakan APBD 2014, tetapi arahnya harus diselesaikan dengan baik," katanya.
medcom.id, Jakarta: Tindakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang melaporkan dana siluman APBD 2015 versi DPRD DKI ke KPK dan melakukan sistim e-budgeting diapresiasi Anggota DPD RI, A.M. Fatwa. Politisi PAN ini mengaku pertama melihat sikap gubernur seperti ini.
"Baru Ahok, gubernur yang ingin melakukan terobosan seperti ini. Apa yang dilakukannya menjadi barometer upaya penyelesaian potensi korupsi yang baik, sifatnya antisipasi," kata A. M. Fatwa dalam diskusi di Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).
Namun, ia menyayangkan langkah Ahok malah memperuncing kisruh yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di DKI. "Masalah ini menjadi runcung ketika, gubernur melaporkan kepada KPK tapi pihak DPRD juga melaporkan kepada Bareskrim terkait hal yang tidak mengenakkan," ujar dia.
Ia berharap, DPRD dan Ahok segera menyelesaikan masalah dengan mencari jalan keluar terbaik. Menurutnya, jika tidak ada titik temu dan akhirnya harus menggunakan APBD 2014, dirinya menilai tak masalah.
"Semua harus berakhir dengan satu sistem yang lebih baik. Tak masalah gunakan APBD 2014, tetapi arahnya harus diselesaikan dengan baik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
